Mahatma Gandhi: Dari Satyagraha Menuju Negara Kesejahteraan


Bayangkan, jika negara tidak mengurusi ekonomi warga negaranya. Negara hanya bertanggung jawab dalam konteks keamanan fisik, memegang tampuk pemerintahan, penegakan hukum serta keamanan publik. Sementara ekonomi, sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing individu dalam sistem yang menjamin kemerdekaan individu. Asumsinya adalah manakala sistem ini berlaku maka lambat laun seluruh bagian masyarakat akan memperoleh manfaatnya sesuai dengan porsinya masing-masing. 

H. Scott Gordon mengatakan, “persaingan bebas tidak mungkin gagal untuk memberikan kemanfaatan bagi semua pihak. Bagi para konsumen, mereka akan memperoleh kemanfaatan dengan adanya jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan barang dengan kualitas terbaik dengan harga yang paling murah. Bagi para produsen kemanfaatan diperoleh melalui kenaikan permintaan yang terus menerus. Dan Bagi masyarakat secara luas, kemanfaatan diperoleh dengan memastikan bahwa modal itu telah berada sesuai pada jalurnya”. Inilah laissez-faire, doktrin yang dikembangkan oleh Adam Smith sejak 1776. Doktrin ini mengajarkan bahwa keberlangsungan ekonomi harus berpedoman pada satu-satunya motif, yaitu hasrat mendapatkan keuntungan. Setiap pihak diasumsikan akan mendapatkan bagian sebatas andil yang mereka berikan. Kebajikan-kebajikan yang harus dijunjung tinggi adalah prinsip persaingan dan ekonomi bebas, bukannya keyakinan atas nilai-nilai keadilan dan kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kaum yang kurang beruntung.Dalam mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, kerja keras mutlak diperlukan. Keuntungan demi keuntungan ditabung (saving) lantas diinvestasikan kembali agar terus meningkat pertumbuhan dan produktivitasnya. Sedangkan para buruh hanya dipahami bahwa mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mau bekerja keras. Apabila kondisi kehidupan mereka menjadi lebih layak atau menyenangkan. Maka kebijakan untuk menaikkan upah buruh hanya akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang didapatkan oleh pemodal. Hal ini mengakibatkan kondisi buruh terus menerus terpuruk dan miskin. Tingkat pertumbuhan populasi yang cepat diiringi dengan terjadinya industrialisasi dan urbanisasi, menyebabkan situasi kemiskinan semakin meluas. Orang-orang miskin semakin menyingkir ke tempat-tempat kumuh di pinggiran, sementara orang kaya mulai merasa jijik dengan kaum miskin dan membuat tembok pemisah untuk membuat jarak dengan yang miskin.Situasi seperti ini menunjukkan: pertama; bahwa sistem ekonomi yang didominasi oleh prinsip-prinsip laissez-faire tidak mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang layak kepada kaum buruh, kedua; membesarnya angka kemiskinan yang kemudian meningkatkan angka kejahatan dan pencurian.

Mahatma GandhiNama lengkapnya Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Gujarat India. Ayahnya adalah seorang Perdana Menteri di Porbandar dan Ibunya seorang yang rajin beribadah serta menjalankan puasa. Gandhi lahir ketika situasi politik India dalam cengkraman penjajah Inggris. Pada awalnya, Inggris berdagang tetapi lambat laun menaklukkan secara bertahap dan akhirnya menguasai India pada tahun 1858.Pendidikan Gandhi dimulai di Rajkot, sebuah kota yang berjarak 12 mil dari Porbandar. Setelah lulus meneruskan jenjang pendidikannya pada Kathiawar High School yang ditempuh selama 11 Tahun. Kemudian Gandhi meneruskan di Samaldas College, Bhavnagar pada tahun 1887 tetapi hanya sebentar. Atas saran seorang kawan, Gandhi memutuskan untuk menempuh studi pada Fakutas Hukum, Inns Of Court, Inner Temple, di London, Inggris. Disinilah Gandhi lulus menjadi seorang pengacara.Setelah lulus, Gandhi kembali ke India. Usahanya untuk menjadi pengacara profesional gagal. Dia pindah menjadi guru di Bombay tetapi itupun ia tinggalkan karena tidak sesuai dengan profesinya. Akhirnya dia memutuskan kembali ke Rajkot untuk hidup sederhana sambil menyusun konsep permohonan penyelesaian persengketaan untuk diajukan di persidangan.

Pada April 1893, Gandhi berangkat ke Natal, Afrika Selatan memenuhi sebuah undangan untuk menyelesaikan suatu kasus hukum. Sesampainya di Natal, Gandhi dihadapkan pada tantangan yang tidak pernah dia bayangkan, misalnya hakim pengadilan menyuruh melepas urban (topi India) saat memasuki ruang sidang dan dia menolaknya. Tantangan lainnya adalah saat dia akan menghadiri Pengadilan di Transvaal. Pada saat melakukan perjalanan kereta api, dia dipaksa keluar gerbong karena dia menolak memberikan kursinya kepada penumpang berkebangsaan Eropa. Sebagaimana diketahui, praktek diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan warna kulit memang sangat mengakar di wilayah ini.

Kejadian tersebut memiliki pengaruh kuat terhadap pola pikir Gandhi. Dia berketetapan hati, kelak dikemudian hari dia akan melawan segala bentuk diskriminasi yang merendahkan martabat manusia, dengan segenap tenaga dan kekuatan yang ada pada dirinya. Dia bertekad bulat untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dan bersikeras untuk membela martabatnya sebagai manusia.

Selama di Afrika Selatan, Gandhi selalu melakukan perlawanan politik. Tugas utama yang dilakukannya adalah menyadarkan orang-orang Eropa bahwa sikap mereka terhadap orang-orang India sangatlah tidak sesuai bagi orang yang beradab dan mengangkat orang-orang India agar keluar dari kelemahan diri dan mentalitas yang mudah menyerah.

Selain kampanye politik, Gandhi juga mengkampanyekan nilai-nilai sosial dikalangan kawan-kawan sebangsanya untuk selalu berjiwa progresif, baik dalam kehidupan sosial maupun moral. Orang India harus melupakan perbedaan kasta dan agama diantara mereka. Mereka harus memperbarui cara-cara bisnis yang menyimpang, mengubah kebiasaan mereka yang kurang memperhatikan kesehatan.

Untuk meraih tujuan tersebut, Gandhi mendirikan Natal Indian Conggres pada Agustus 1894. Organisasi politik yang dibangun secara bersama ini, dalam jangka waktu yang cukup lama, dicita-citakan menjadi alat pemersatu yang paling kuat serta merekatkan solidaritas keberagaman di kalangan masyarakat India dalam perjuangannya untuk reformasi politik dan sosial.

Pada 22 Agustus 1906, pemerintah Transvaal mengumumkan satu peraturan yang sangat merendahkan kaum India di Afrika Selatan. Dalam pengumuman itu dimakulmatkan bahwa orang-orang India, laki-laki maupun perempuan, serta anak-anak yang berumur diatas 8 Tahun, wajib melapor kepada penguasa setempat. Mereka harus patuh dengan membubuhkan cap jari, kemudian mereka menerima sertifikat yang harus selalu dibawa kapan dan kemana pun mereka pergi. Seseorang yang tidak melapor dan tidak membubuhkan sidik jarinya akan kehilangan hak memiliki tempat tinggal, bisa dipenjara masuk dalam daftar pencarian, didenda atau dideportasi dari Transvaal.

Di bawah pimpinan Gandhi, orang-orang India mengadakan pertemuan massal di Johannesburg pada 11 September 1906. Mereka menyampaikan protes dan berikrar untuk menentang jika pengumuman tersebut sampai diresmikan menjadi hukum tertulis dalam sebuah Undang-undang. Mereka juga bersumpah akan menanggung semua penderitaan yang ditimbulkan akibat pertentangan yang mereka lakukan. Mereka juga siap menerima hukuman, bahkan bertekad siap menyongsong maut daripada harus tunduk pada aturan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Semangat ini merupakan awal dan cikal bakal dari gerakan satyagraha (keteguhan berpegang pada kebenaran). Sebuah metode perjuangan baru yang diperkenalkan Gandhi. Satyagraha menekankan sebuah perjuangan menentang ketidakadilan melalui kesediaan diri menanggung penderitaan, dan melawan pelaku kejahatan dengan cara nir-kekerasan (non-violence).

Puncak gerakan satyagraha adalah pada tahun 1913. Ribuan orang yang bekerja di pabrik pertambangan memutuskan untuk berhenti bekerja. Dengan gagah berani mereka menanggungkan siksaan sangat berat di penjara, dipukuli, bahkan ditembak. Gerakan ini menghasilkan negoisasi antara Gandhi dengan Gubernur Jenderal Afrika Selatan yang menghasilkan penyelesaian secara kompromi. Setahun kemudian, pada 18 Juli 1914, setelah perjuangan tersebut Ghandi meninggalkan Afrika Selatan menuju negaranya India.

Tiba di India, Gandhi mendirikan Ashram dimana pengikutnya harus mengikuti sumpah bahwa mereka hanya akan mengatakan kebenaran, berpegang pada prinsip nir-kekerasan, menjalani kehidupan salibat, mengendalikan selera makan, tidak mencuri, tidak mempunyai hak milik, swadeshi, tidak takut, dan siap menerima dan memperlakukan kaum tak berkasta (kaum pariah) setara dengan dirinya.

Beberapa gerakan satyagraha yang dipimpin Gandhi di India adalah berjuang untuk para petani miskin pribumi Champaran, pemogokan buruh pabrik di Ahmedabad dan Kheda, melakukan pembaruan pada Konggres Nasional India dan yang paling fonumental adalah mengubah resolusi penting menuntut status dominian bagi India dibawah pengawasan gerakan Satyagraha di seluruh India di Kalkutta pada Desember 1928. Gandhi selalu memimpikan terwujudnya India baru, negeri yang terbebas dari dominasi bangsa asing dan selalu setia kepada nir-kekerasan.

Gandhi meninggal pada 30 Januari 1948. Dia ditembak mati oleh seorang Hindu fanatik. Pada saat itu dia sedang melakukan puasa demi pencapian perdamaian antara Hindustan dan Pakistan. Seperti halnya dilakukan Gandhi saat secara rutin melakukan majelis doa pada malam hari, dia terjatuh ke tanah dengan berteriak ‘he rama’ (O, Tuhan).

Munculnya Negara KesejahteraanKesejahteraan, pertama-tama dipahami sebagai terbebasnya seseorang atau masyarakat dari kepapaan dan kemiskinan yang ekstrem. Yang terpenting dari Negara Kesejahteraan adalah kemauan atau kehendak masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan suatu tatanan ekonomi, politik dan sosial tertentu yang tidak lagi memberi ruang bagi adanya warga masyarakat yang masih hidup dalam kondisi-kondisi tidak manusiawi, yakni berada di bawah garis kemiskinan dan kepapaan.Konsep Negara Kesejahteraan muncul pertama kali di Inggris. Hal ini bsa ditelusuri dalam Sistem Undang-Undang Kemiskinan di masa Elizabeth. Undang-Undang ini di tetapkan oleh parlemen di masa Elizabeth I, pada September 1598. Undang-Undang ini diundangan kembali oleh Parlemen di masa Elizabeth juga, pada akhir 1601. Undang-Undang ini menggabungkan pratek-praktek yang sudah ada, yaitu upaya penghapusan kemiskinan sebagai kewajiban hukum, dan mengakui jamaah gereja sebagai unit basis dari administrasi lokal bagi penghapusan kemiskinan.Undang-Undang kemiskinan ini menjadikan organisasi jamaah gereja sebagai “pengawas kemiskinan” dengan tujuan untuk mengambil tanggung jawab terhadap si miskin. Selain itu, Undang-Undang ini mengarahkan organisasi jamaah gereja untuk bekerja atau menyediakan bagi mereka yang tidak mampu bekerja karena sakit, jompo, atau karena sebab-sebab ketidakmampuan fisik lainnya. Cara-cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung adalah dengan meningkatkan penarikan pajak bagi semua pemilik kekayaan yang berada dalam lingkup setiap organisasi jamaah gereja.

Undang-Undang tersebut mengharapkan bahwa dengan adanya penyediaan barang-barang dan benda-benda lainnya, maka warga yang miskin bisa memperoleh kesempatan kerja dengan mengolah barang-barang tersebut. Mereka akan bekerja dalam satu sistem pengawasan tertentu. Lebih jauh lagi, dengan kebijakan tersebut diharapkan bahwa warga miskin itu akan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.

Beberapa waktu kemudian, Undang-Undang ini diamandemen dan disempurnakan dengan Undang-Undang Asistensi Nasional pada tahun 1948. Sistem Undang-Undang ini lebih memperhatikan upaya pemberian bantuan kepada mereka yang dalam situasi kemelaratan. Jasa besar yang melekat dari Undang-Undang ini adalah penerimaan masyarakat secara hukum dimana kesejahteraan kaum yang kurang beruntung di suatu masyarakat merupakan tanggung jawab bagi masyarakat itu sendiri.

Setelah melalui banyak modifikasidan perubahan, Negara Kesejahteraan mempunyai instrumen-instrumen mendasar yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan minimum bagi seluruh warganya di sepanjang waktu dan di semua situasi. Instrument tersebut pertama; menguraikan tentang besaran atau jumlah tunjangan yang disediakan dalam sistem jaminan sosial misalnya Asuransi Nasional, Bantuan Nasional dan Tunjangan Keluarga. Kedua; memberikan pelayanan yang tidak dalam bentuk tunai misalnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Pelayanan Kesejahteraan.

Negara Kesejahteraan GhandiGhandi khawatir, kecenderungan atas kemajuan material yang tidak terbatas dapat menjadi rintangan bagi pencapaian kemajuan kemanusiaan, khususnya kemajuan moralitas. Dia berkeyakinan bahwa dalam kehidupan manusia, pertumbuhan dan perkembangan aspek material dan non-material harus berjalan seimbang dan harmonis. Menurut Gandhi, hanya pertumbuhan yang mencakup aspek spiritual dan material inilah yang benar-benar bernilai bagi manusia. Gandhi mempunyai komitmen tinggi terhadap model perencanaan ekonomi yang mencakup proses pencapaian pertumbuhan material dan kemakmuran, sekaligus peningkatan aspek spiritual, sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan seutuhnya (integral) bagi manusia, baik secara individual maupun masyarakat secara keseluruhan.Pemikiran Gandhi tentang ekonomi memberikan posisi sentral bukan pada kekayaan tetapi pada manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kebebasan harus mendapatkan tempat yang selayaknya, apapun harga yang mesti dilakukan. Memberikan pertimbangan tertinggi untuk manusia dan berjuang demi kebaikan terbesar untuk semuanya, termasuk dalam bidang ekonomi, adalah prinsip yang dimaksudkan Gandhi sebagai konstruksi ekonomi yang didasarkan pada prinsip nir-kekerasan. Dalam ranah ekonomi, eksploitasi adalah esensi dari kekerasan, dan di dalam eksploitasi tidak akan pernah ada ruang bagi pemerataan produksi dan pemerataan pemakmuran.Gandhi merumuskan prinsip-prinsip dan hukum ekonomi yang tepat dengan mengacu pada ajaran-ajaran yang disarikan dari Kitab-kitab suci berbagai agama besar di dunia, bukannya berpegang pada risalah atau teori-teori ekonomi dari para ahli. Penolakan terhadap motif ekonomi murni, yaitu motif mementingkan kepentingan sendiri, dan penegasan pertimbangan faktor kemanusiaan, dalam ranah ekonomi, menurut Gandhi akan melahirkan dua prinsip dasar. Pertama; semangat pelayanan dan pengorbanan harus menjadi bagian hidup seseorang dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan seluruh masyarakat. Kedua; penyelenggaraan ekonomi harus didasarkan pada etika. Hal ini harus menjadi prnsip dasar apabila ilmu ekonomi benar-benar hak diterapkan untuk mensejahterakan manusia.

Manusia tak bisa hidup dari motif ekonomi semata. Oleh karena itu, tatanan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan manusiawi harus berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Secara khusus Gandhi telah mengingatkan adanya sejumlah efek merusak yang ditimbulkan oleh ketidakmanusian sistem produksi modern dalam memperlakukan manusia. Cinta dan kasih sayang akan mendapatkan perwujudannya terutama melalui hubungan inter-personal, sebuah hubungan dimana pribadi manusia merupakan tujuan utama dan sebuah relasi yang memberikan perhatian tulus terhadap manusia.Relasi semacam itu akan memberikan kekuatan yang sangat besar untuk memotivasi produktivitas.

Lebih jauh, Gandhi juga menyadari akan keberadaan hukum ilahi bahwa manusia harus mendapatkan makanannya melalui bekerja dengan menggunakan tangannya sendiri. Prinsip tentang kerja mencari nafkah harus dikaitkan dengan sifat martabat dan kesetaraan manusia. Kehormatan manusia bisa dikaitkan dengan kehormatan kerjanya. Kata Gandhi “Ahimsaku, tidak akan memberikan toleransi kepada satu gagasan tentang pemberian makanan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak bekerja dengan cara-cara yang jujur”.

Gandhi memandang bahwa ekonomi yang dilekati oleh karakter kerakusan dan kecenderungan untuk melipatgandakan keinginan-keinginan dan kebutuhan manusia dalam tingkatan yang tidak terbatas serta cenderung mengabaikan penegakan kekuatan dan prinsip-prinsip moral, pasti tidak akan membawa manusia lebih dekat dengan kebahagiaan, kepuasan dan kedamaian. Pertimbangannya adalah pelibatgandaan kebutuhan dan keinginan dalam tingkat yang tak terbatas sesungguhnya bukan merupakan ungkapan dari keinginan manusia untuk menjadi lebih baik dan lebih uas dalam pemenuhan kebutuhannya dan penciptaan keinginan yang tidak ada batasnya dan selalu berusaha memenuhi semua keinginan tersebut bukanlah satu proses yang mengarah kepada kemajuan manusia, tetapi justru membawa manusia kejurang kehancuran.

Meskipun tidak melalui proses kelimuan yang kompleks, ketika Gandhi menegaskan bahwa upah yang adil adalah kebutuhan riil, dia berulangkali menegaskan tentang hak pekerja untuk mendapatkan upah yang adil. Gandhi berpandangan bahwa keberadaan hukum yang menekankan adanya persaingan dilapangan kerja telah membawa akibat rendahnya upah yang diberikan kepada pekerja. Besaran upah yang adil adalah upah yang didasarkan kepada asas kelayakan dalam arti cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam hidup manusia.

Gandhi meyakini bahwa kebanyakan kejahatan ekonomi di dunia ini muncul dari monopolisasi atas alat-alat produksi, melalui sistem yang sangat efisien dan sentralistis. Keberatan tersebut didasarkan pada keuntungan atau laba yang sifatnya terbatas, konsentrasi produksi di beberapa wilayah menciptakan problem serius mengenai distribusi. Sentralisasi sebagai sebuah sistem tidak sesuai dengan struktur masyarakat yang didirikan di atas prinsip nir-kekerasan, sentralisasi tidak sesuai dengan penegakan paham yaitu penerapan nilai pada pengendalian diri yang sesungguhnya dan ketidakpercayaan pada peradaban industri modern yang menciptakan efisiensi.

Penolakan terhadap industrialisasi dalam skala besar merupakan salah satu metode yang sangat prinsip bagi kemajuan ekonomi India. Gandhi mengatakan bahwa desentralisasi ekonomi yang merupakan sistem yang mengedepankan aktivitas ekonomi utama harus dilakukan di seluruh wilayah pedesaan India. Dalam pandangannya, sistem desentralisasi ekonomi ini sejalan dengan semangat ahimsa dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat India. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan konsep Industri Kecil Pedesaan, Swasembada dan Swadeshi.

Desentralisasi sebagaimana digambarkan Gandhi dalam bentuk industri kecil yang melibatkan desa-desa, akan menjamin kesejahteraan seutuhnya bagi manusia melalui cara-cara berikut, pertama; produksi tidak berorientasi kepada pasar atau untuk meraih keuntungan dan juga tidak mengarah pada penciptaan jumlah kebutuhan dan keinginan yag tidak terbatas. Kedua; produksi yang berorentasi pada kemanfaatan merupakan satu benuk kewajiban swadeshi, yaitu kewajiban bahwa seseorang berkomitmen untuk membeli dan menggunakan barang-barag dan jasa yang dihasilkan oleh lingkungannya yang terdekat. Ketiga; kesederhanaan dalam hal pemenuhan keinginan dan kebutuhan. Keempat; Industri kecil harus disebarluaskan di seluruh desa. Kelima; tujuan penggunaan mesin bukannya “produksi massal” tetapi memfasilitasi “produksi oleh massa”. Keenam; kaum buruh harus terdidik sehingga mereka paham akan hak-hak dan kewajiban mereka. []

Ditulis oleh : Masykurudin Hafizd, Penulis adalah Alumnus Pesantren Manba’ul Ma’arif, Denanyar Jombang, di http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=445

About these ads

8 gagasan untuk “Mahatma Gandhi: Dari Satyagraha Menuju Negara Kesejahteraan”

  1. tulisan ini sangat luar biasa….akan saya jadikan referensi dalam hidup saya, termasuk nama satyagraha akan saya abadikan selamanya.

    thank untuk penulisnya!
    saya juga alumnus pondok pesantren bahrul ulum tambakberas jombang

  2. Ajaran yg bagus, mengutamakan kejujuran (bersumpah mengatakan kebenaran), nir kekerasan (meski gandhi akhirnya menerima kekerasan),swadesi,tidak mencuri/korupsi..waah untuk indonesia sptnya sulit,perlu perubahan pola pikir,dimulai dari diri sendiri,saat ini juga,dan…konstitusi yg baik.salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s