Membangun Agama Kerakyatan


Agama lahir ke muka bumi bukan hanya untuk disakralkan, tetapi juga sebagai media kritik dan sarana transformasi sosial. Pemikir Islam, seperti Mohammad Arkoun, Hasan Hanafi, Abed al-Jabiri dan sebagainya mengandaikan agama sebagai ruang kritik dan tidak pernah bebas nilai.

Agama secara normatif menyuguhkan doktrin yang membebaskan, sebagai sarana transendensi diri dan petunjuk (hudan li al-nass) bagi segenap alam. Namun, tujuan mulia ini jarang hadir ditengah-tengah realitas sosial-kemasyarakatan. Alih-alih menjadi way of life, agama seringkali justru menjadi salah satu hambatan teologis untuk membangun persaudaraan secara universal (ukhuwah basyariyah), membangun peradaban, dan membebaskan kaum yang tertindas. Aksi teror dan kekerasan yang belakangan marak acap bergandengan dengan semangat agama, sehingga terorisme seringkali diidentikkan dengan fundamentalisme agama. Tentu saja, anggapan seperti ini tidak proporsional dan sangat kontra-produktif.

Namun, belakangan ini, agama seringkali digugat, dikritik, dituding dan dihujat. Ungkapan Marx, agama sebagai candu masyarakat adalah salah satu contoh gugatan terhadap agama. Lalu, mungkinkah dan adakah yang salah dalam agama ?. Bagaimana mungkin, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak pernah salah menurunkan sebuah agama yang tidak sesuai dan relevan dengan agama ?

Berkaitan dengan itu, penting kiranya untuk membedakan antara agama (al-din), dengan pemikiran keagamaan (al-fikr al-diniyah). Agama adalah bersifat universal, absolut Sementara pemikiran (ke)agama(aan) bersifat ijtihady, dhanny, relatif, nisbi dan partikular. Karena itulah, menuduh, menyalahkan atau mengkritik agama adalah kurang arif. Namun yang perlu direkonstruksi dan ditafsir ulang adalah pemikiran keagamaan. Sebab, pemikiran keagamaan muncul dan hasil dari dialektika antara teks agama dengan teks sosial, atau antara yang absulot dengan yang relatif.

Karena itulah, pemikiran keagamaan yang tidak signifikan dan relevan harus didekonstruksi menjadi sebuah pemikiran keagamaan yang baru sesuai dengan semangat agama yang membebaskan (al-taharrur), berkemanusiaan (humanity). Akibatnya, segala pemikiran keagamaan harus tunduk dan didasarkan pada semangat dan nilai-nilai agama yang universal.

Sebuah pemikiran tidak akan lepas dan senantiasa terikat dengan konteks sosial-budaya disekitarnya. Pemikiran muncul dari rahim sejarahnya (gestalt) dan memiliki epistime tersendiri. Begitu pula dengan (pemikiran) agama. Hukum-hukum fiqih, ajaran-ajaran tasawuf, aqidah adalah hasil konklusi dari realitas sosial dengan subyektifitas penafsiran seseorang. Ajaran-ajaran tasawuf al-Ghazali—misalnya—tentu memiliki target-tagret politis, sosial tertentu. Ia muncul tidak semata-mata karena upaya mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub ila allah), tetapi ia juga dikonstruksi oleh pelbagai varian eksternal. Bahkan, dalam analisa Michel. Foucault, ada relasi kuasa kuasa dengan pengetahuan. Lebih jauh, Foucault melalui L’archeologie du savoir (Archeology of Knowladge) mengatakan bahwa sejarah selama ini adalah sejarah yang terdistorsi; bukan sejarah bahasa dan makna, tapi sejarah relasi kuasa.

Karena itulah, tidak ada pemikiran agama yang otentik. Dengan nada kritis, Adonis (1978) menulis “Apakah keotentikan itu? Bagaimana kita mendefinisikan sesuatu yang otentik? Bagaimana hubungannya dengan masa lalu, sekarang dan akan datang, bagaimana menafsirkannya? Mengapa bangsa Arab harus mengalami kemunduran dan stagnasi yang begitu pahit? Apakah masalahnya cuma disintegrasi politik atau pengaruh asing? Bagaimana kita menafsirkan dan memahami hubungan antara bangsa, agama dan politik”.

****

Jika demikian, adalah tugas kita semua untuk merubah keberpihakan agama dari yang elitis, penguasa kepada kaum tertindas, miskin dan terlantar. Sebab, jika agama dibiarkan menjadi alat bagi penguasa, fungsi dan tujuan agama untuk membebaskan manusia dari ketertindasannya akan hilang. Ditangan penguasa, agama akan dijadikan alat legitimasi untuk menindas dan mendistorsi teks agama menjadi sebuah teks yang “tunduk” terhadapnya. Dalam posisi inilah, benar ungkapan Nietzsche (1844-1900 M ) tentang kematian tuhan, Karl Max tentang Tuhan telah mati, Jeal Paul Sartre (1905-1980) dengan L’esistence de L’homme exclet L’existence de dio (eksistensi manusia meniadakan eksistensi Tuhan).

Jika demikian, maka membangun agama kerakyatan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-ditawar. Ada dua asumsi atau pengerti tentang agama kerakyatan disini. Pertama, agama kerakyatan adalah agama yang berpihak pada rakyat. Manusia secara umum (awam) harus menjadi perhatian dan fokus bagi agama. Sebab, ia turun tidak hanya bagi kalangan elit semata, tetapi jug bagi manusia secara umum. Hal ini penting sebagai upaya memilimalisasi adanya “pencomotan” (teks) agama oleh kalangan elit baik oleh negara ataupun elit agama.

Melalui agama kerakyatan inilah, kita berseru dan berteriak untuk membela rakyat dan menolak segala bentuk politisasi agama. Agama tidak hanya ditempatkan pada ibadah-ibadah di Mesjid, tetapi juga mensyaratkan adanya ibadah sosial. Kemiskinan, pengangguran, penggusuran, eksploitasi, kekerasan terhadap anak Adam harus ditolak sebagai upaya membangun kehidupan yang harmonis.

Kedua, agama kerakyatan adalah sebuah formulasi agama yang berada dalam pemahaman kaum awam. Pengertian yang kedua ini berusaha untuk mengurangi adanya dominasi pemahaman (agama) elit terhadap umatnya. Di Indonesia, sebuah pemahaman yang keluar dari mind set elit agamawan, akan diklaim sebagai penyimpangan. Akibatnya, tidak ada independensi pemahaman ditingkat manusia. Semua pemahaman agama diserahkan pada kaum elit (kiai, pastur dan sebagainya). Padahal, semua orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang agama yang dipeluknya sesuai dengan pengalaman keagamaan (religious experients) yang bersifat subyektif-psikologis.

Hal inilah yang menyebabkan mandulnya kreativitas manusia beragama dalam menentukan pilihan dan pemahaman terhadap agamanya. Ijtihad dan keberanian berfikir bebas seakan menjadi ancaman bagi kaum elit agama. Apapun hasil pemahaman dan ijtihad manusia adalah absah sebab ia dilahirkan dalam locus dan tempus tertentu, sehingga problem yang dihadapi masing-masing individulpun berbeda.

Pada kedua pemahaman itulah, agama kerakyatan disandarkan sebagai upaya menghadirkan agama secara proporsional dan fungsional di tengah realitas sosial. Dan, Kepada kaum tertindaslah agama harus berpihak diatas prinsip kemanusiaan. Wallahu A’lam.

Sumber: Media Indonesia, 05/12/2003

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s