Masihkah Jogja Berpredikat Kota Pendidikan?


Belakangan ini, kita layak mempertanyakan ulang perihal predikat Jogja sebagai kota pendidikan. Bukan karena runtuhnya sejumlah sarana pendidikan akibat gempa tahun kemaren, tetapi semata-mata ada pergeseran yang mendasar dari kehidupan siswa dan mahasiswa di Jogjakarta. Terus terang, gempa yang sempat merobohkan sejumlah sarana pendidikan, korban nyawa yang tidak sedikit menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat. Sebagai masyarakat merasa was-was akan keamanan kota Jogja. Bahkan, penulis juga menjumpai beberapa orang yang semula bermaksud melanjutkan studi ke Jogja harus mengurungkan niatnya karena rasa kekhawatiran yang cukup mendalam.

Saya kira, kekhawatiran tersebut sungguh sangatlah wajar dan tak perlu berlebihan. Wajar, karena rasa aman adalah faktor terpenting dalam pendidikan. Akan tetapi, kita juga tak perlu trauma secara berlebihan terhadap gempa Jogja. Karena, Indonesia adalah daerah rawan gempa, bukan hanya Jogja dan Aceh. Ini penting dikatakan untuk mewaspadai terhadap bencana alam yang (semoga tidak) akan terjadi di negeri ini.

Karena struktur tanah Indonesia yang rawan gempa, maka gempa di Jogjakarta tidak membawa implikasi yang cukup serius terhadap pendidikan kita. Jogja tetaplah Jogja. Tak ada daerah yang bisa menggantikannya. Ia selalu memiliki predikat yang baik, mulai dari kota gudeg, pelajar, budaya, sampai kota pendidikan. Ini merupakan sebuah kekayaan tersendiri yang mesti dikelola dengan baik. Ada banyak peristiwa sejarah yang terekam dalam sejarah Yogyakarta. Tradisi kesultanan (kerajaan), pernah menjadi ibu kota Indonesia (1949), dan lain sebagainya. Kini, Yogyakarta mulai berkembang dengan pesat dalam banyak aspek.

Jamaknya predikat yang disandang Yogyakarta jika amati secara mendalam sungguh sangat wajar. Ia layak disebut dengan kota pendidikan, mahasiswa, pelajar. Pasalnya, ada ratusan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, akademi, tempat-tempat kursus, ribuan mahasiswa dan siswa dan lain sebagainya. Sejumlah intelektual di negeri ini juga banyak lahir atau sekurang-kurangnya pernah mengeyam pendidikan di kota Gudeg ini. Tercatat misalnya, –sekedar untuk menyebut sebagian–Kuntowijoyo, Amin Rais, Abdurrahman Wahid, Amin Abdullah, Masoer Faqih, Abdul Munir Mulkan, St Sunardi, TH Sumartana dan lain sebagainya.

Nah, yang menjadi persoalan bagi penulis bukanlah runtuhnya sejumlah sarana pendidikan, tetapi justru karena berdirinya sejumlah mall, supermarket dan club malam plus pasca otonomi daerah. Tidaklah salah jika penulis mempertanyakan ulang; “masihkah Yogyakarta bisa menyandang predikat sebagai kota pendidikan jika sejumlah mall, swalayan, supermarket, club-club malam mulai tertengger dan menjadi trend baru? UIN Sunan Kalijaga, misalnya yang dikeliling Stock Wel (Utara), Shapir Square (Barat), Ambarukmo Mall (Timur), Pamella (Selatan), Apakah mahasiswa/dosen dan seluruh civitas akademika bisa bertahan dari godaan-godaan tersebut dengan tetap concern pada pendidikan sebagaimana misi semula?

Bagi penulis, predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan saat ini membutuhkan penelitian yang mendalam, apakah ia layak menyandang hal tersebut atau tidak. Namun, secara kasat mata ada beberapa tanda kemorosotan secara mendasar. Pertama, di awal-awal penulis di Jogjakarta, hampir setiap sore di kampus terdapat kelompok-kelompok diskusi. Sebagai salah satu contoh, di saat masih bernama IAIN (kini UIN) tradisi diskusi tersebut sungguh berkembang dengan baik. Saat itu, dalam setiap sorenya para mahasiswa selalu disibukkan dengan diskusi dan diskusi. Begitu pula dibeberapa kampus lain yang sempat ataupun tidak sempat penulis ikuti, baik di UGM, UNY, UII, UAD, UMY ataupun yang lainnya.

Kedua, hedonisme yang makin besar. Di sadari atau tidak, mahasiswa/siswa sebagai anaka muda bukan saja sebagai kelompok yang selalu dipenuhi dengan hal-hal ilmiah, berbau gerakan dan perubahan sosial sebagaimana yang sering didengungkannya, tetapi juga penuh nuansa pesta, diskotik, dan hedonisme. Diantara sekian mahasiswa/siswa yang tekun belajar, demonstrasi, sebagian besar dari mereka justru menikmati pesta, diskotik, mobil mewah dan sebagainya. Ini adalah kondisi obyektif anak muda.

Sebagai anak muda, secara psikologis, mahasiswa menyukai enjoy life (pesta dan cinta), oreintasi status (jabatan pemerintah), external locus of control (meletakkan kesuksesan pada nasib dari pada kerja), bypass disease (jalan pintas) dan tingkat ketergantungan yang tinggi. Karena psikologi anak muda demikian, maka aksi-aksi mereka terkadang hanya menjadi batu loncatan untuk meraih jabatan tertentu. Sebagian yang lain masih enjoy menikmati buah cinta, dunia mewah dan lain sebagainya.

Terlebih setelah menjamurnya club-club malam dan mall disekitar kampus. Ini merupakan tantangan tersendiri yang mesti dipecahkan bersama. Tanpa itu, dunia pendidikan akan semakin ambruk dan kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Laporan UNDP, index pendidikan kita jauh dibawah negara-negara lain. Ia mendapat rangking ke 10 dengan nilai E (buruk) dibawah India dan Vietnam. Begitu pula dengan standar kepandaian membaca (reading literacy rate), matematika (matematical literacy rate) dan saintifik (saintific literacy rate) yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini adalah kondisi obyektif yang mesti kita sadari. Dengan kata lain, pendidikan adalah sektor penting—kalau bukan yang terpenting—untuk segera dibenahi oleh semua kalangan mulai dari pusat hingga daerah.

Anggaran Pendidikan

Di tengah ambruknya pendidikan nasional kita, pemerintah pusat tampaknya memberi wewenang dan tanggungjawab kepada masing-masing daerah melalui pemberlakuan Otonomi Daerah. Melalui Otonomi Daerah ini, masing-masing daerah diharapkan bisa mengembangkan potensi dan kekayaan daerahnya, termasuk pendidikan. Banyak orang yang menaruh harapan besar terhadap pemberlakuan Otonomi Daerah ini. Harapan itu menjadi wajar jika kita membaca landasan hukum pemberlakukan Otonomi Daerah UU No 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004.

Terhadap pendidikan, pemerintah Daerah Istiewa Yogyakarta (DIY) tengah berupaya untuk bisa mengalokasikan 20 % untuk pendidikan dari APBD-nya. Nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY Nomor 16/KSP/XI/2005 dan nomor 33/K/DPRD/2005 tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 memberikan keterangan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah (APD) sebesar 723,01 miliyar dengan rincian: [1] Pendapatan Asili Daerah sebesar 431,54 miliyar, yang dirinci menjadi [a] Pajak Daerah: 387,41 miliyar, [b] Retribusi Daerah: 14,27 Miliyar, [c] Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan: 11,79 miliyar, [d] Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah : 18.07 miliyar, [2] Dana Perimbangan sebesar 271, 04 miliyar, dengan rincian: [a] Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak: 32,35 miliyar, [b] Dana Alokasi Umum: 328,69 miliyar, [3] Lain-Lain pendapatan yang sah sebesar 20,43 miliyar.

Untuk pendidikan, pemerintah DIY berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sampai 20 % pada tahun 2009 dengan cara : [1] Peningkatan mutu lulusan pendidikan 5 %, [2] peningkatan animo masuk perguruan Tinggi 3 %, [3] peningkatan budaya baca masyarakat 20 %. Hal ini tentu memberi angin segar terhadap dunia pendidikan kita. Inisatif tersebut mengharapkan dukungan banyak pihak untuk bisa direalisasikan dengan cepat mengingat kondisi pendidikan kita yang semakin menunjukkan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.

Akan tetapi, yang pertama-tama perlu disodorkan pertanyaan adalah perihal komitmen untuk merealisasikan anggaran 20 % untuk pendidikan dari APBD. Pasalnya, cita-cita semacam ini sudah cukup lama bergulir di Indonesia, tapi sampai saat ini belum bisa membuahkan hasil yang memuaskan.

Konon, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sudah mengeluarkan Tap No II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 menyebutkan anggaran pendidikan 25 % dari APBN. Akan tetapi, Tap MPRS ini tidak diwujudkan oleh pemerintah saat itu. Karena tidak terealisir, maka keluarkan Tap No XXVII/MPRS/1966 tentang agama, Pendidikan dan Kebudayaan yang mengalokasikan 25 % dari APBN untuk pendidikan.

Namun, hal serupa juga terjadi. Pemerintah tidak mampu untuk merealisasikan keputusan MPRS tersebut. Kini, para elit politik juga menyadari akan pentingnya alokasi dana yang besar untuk pendidikan. Karena itulah, MPR menambahkan satu ayat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menjelaskan Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Ketetapan ini semakin diperkuat dengan munculnya Undang-Undang No 20 tahun 2003 (Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional). Dalam Undang-Undang tersebut pasal 49 ayat (1) menyebutkan, dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinanasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20 % dari APBD.

Membaca hal diatas, maka dapat dimengerti bahwa alokasi 20% untuk pendidikan dari APBN dan APBD hanya akan menjadi simbol semata jika tidak disertai dengan komitmen dan disiplin ditingkat elit pemerintah. Walaupun pemerintah sudah merecanakan bahwa subsidi pendidikan 20% dari APBN dapat terealisasi pada tahun 2009 akan terancam gagal, jika para pemimpin mendatang tidak memiliki komitmen dan disiplin yang tinggi untuk merealisasikannya. Akankah rencana (Undang-Undang) subsidi pendidikan 20 % dari APBN/APBD hanya menjadi “lipstik” semata, dan tidak akan pernah terealisasi.

Kini, setelah pemberlakukan Otonomi Daerah, anggaran pendidikan tersebut lebih banyak didapat dari APBD. Dan, hal ini tergantung kemampuan masing-masing daerah untuk mengalokasikan APBD-nya untuk pendidikan. Beberapa daerah mungkin sudah mampu menggratiskan pendidikan dasar. Seperti, Drs Peni Suparno sesaat setelah terpilih pada 28 Agustus 2003 meluncurkan pendidikan gratis buat SD sampai SMU (Kompas, 29 Februari 2003). Sementara bagi daerah lain, hal tersebut belum tentu bisa dilakukan. Alih-alih menggratiskan pendidikan, sejumlah daerah dimungkinkan akan mengurangi anggaran untuk pendidikan jika pendapatan daerahnya tidak mencukupi.

Lalu, bagaimana dengan Yogyakarta? Sebagaimana yang sudah tercantum dalam nota kesepakatan antara Pemerintah DIY dan DPRD-DIY diatas, pasal 6 menyebutkan bahwa tolok ukur nota kesepakatan ini, dalam hal pendidikan, adalah tersedirnya fasilitas pendidikan yang murah dan berkualitas. Mampukah? Itulah pertanyaan yang harus diajukan. Hemat penulis, DIY memiliki potensi untuk merealisasi nota kesepakatan itu jika [a], tidak ada problem internal yang menghambat, khususnya terkait dengan birokrasi, [b] kurangnya atau bahkan tidak ada koruptor yang “mencuri” APBD untuk kepentingan sendiri/kelompok, [c] meningkatkan sumber daya alam dan budaya untuk meningkatkan pemasukan ABPD, [d] anggitan pendidikan yang demokratis, mencerdaskan, [e] perombakan kurikulum dan dosen ke arah yang lebih baik, [f] ciptakan kondisi yang mendukung seperti perpustakaan, dan pemberlakuan jam belajar masyarakat, dan lain sebagainya.

Problem Klasik

Era sentralistik kini telah tergantikan dengan era desentralistik. Namun, pergantian era tersebut tidak sera merta menjadi jawaban atas pelbagai persoalan yang menimpa bangsa ini, termasuk pendidikan. Konon, ketika terjadi hal-hal negatif dalam dunia pendidikan, orang seketika menunjuk pemerintah pusat sebagai biang keladinya. Kini, tradisi semacam itu mulai bergeser. Sebab, melalui UU Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang cukup luas dalam mengatur pemerintahnya. Sehingga, orang tidak lagi mengkambinghitamkan pemerintah pusat, tetapi juga ke pemerintah daerah atas hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

Kendati di era Otonomi Daerah, persoalan pendidikan belum beranjak dari wacana sebelumnya. Sekurang-kurangnya ada tiga persoalan pendidikan secara mendasar yang mesti direspon, sebagaimana era sebelumnya. Pertama, mahalnya pendidikan. Dibandingkan dengan Malaysia, pendidikan di negeri kita tergolong mahal. Tidak sedikit siswa/mahasiswa yang putus sekolah/kuliah karena tidak mampu memenuhi biaya sekolah. Hal ini juga semakin didorong oleh besarnya jumlah pengangguran ditanah air akibat sedikitnya lapangan kerja yang tersedia.

Ini adalah problem klasik yang belum bisa dijawab. Kini, pemerintah Daerah juga menghadapi problem yang serupa. Apakah pemerintah daerah bisa menjawab problem pelik ini? Ini tergantung kepada komitmen pemerintah dan kemapuan pemerintah daerah untuk memberikan subsidi kepada institusi pendidikan. Yogyakarta yang dikenal dengan kota pendidikan juga tidak absen dari masalah ini. Beberapa perguruan tinggi dan sekolah baik swasta maupun negeri telah memasang tarif tertentu yang amat mahal bagi mahasiswa dan siswa.

Kedua, guru. Pihak yang paling bersentuhan langsung dengan murid adalah guru. Disamping tidak mendapatkan honorarium yang mencukupi kebutuhan dasar (basic need)-nya, acapkali guru memosisikan pendidikan hanya sebagai ruang bisnis guna memenuhi kekurangan finansial. Alih-alih mendidik secara serius dan tekun, para guru juga sering mengeksploitasi muridnya. Tidak sulit kita menjumpai sekolah yang mewajibkan membeli tertentu secara berlebihan. Nasib yang lebih malang harus dihadapi oleh guru honorer. Belakangan ini, kita disodorkan fakta bahwa kesejahteraan guru honorer sangat memprihatinkan.

Keempat, siswa dan orang tua. Kurangnya kesadaran dari siswa dan orang tua tentang pendidikan; urgensi, menumbuhkan semangat dan kualitas dalam pendidikan. Opini masyarakat masih menempatkan pendidikan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan, tepatnya PNS. Hal-hal yang dianggap penting untuk menempuh itu menjadi absah. Nyontek dikelas, malas belajar, dan lain sebagainya adalah tradisi negatif yang perlu dihentikan.

Kelima, kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Lagi-lagi mata kita terbelalak melihat pendidikan sebagai kelinci percobaan. Kurikulum A tidak sukses, harus ganti kurikulum B. Begitu seterusnya. Entah sampai kapan hal ini bisa dihentikan? Berulangkalinya pergantian kurikulum ini menjadi salah satu pertanda bahwa penyusunanya tidak disertai sebuah riset yang mendalam, serta faktor-faktor lainnya tidak mendukung, seperti guru dan siswa. Persoalan ini perlu mendapat sorotan yang tajam dan mendalam. Karena kurikulum dan sistem pendidikan adalah salah satu kunci keberhasilan anak didik. Fasilitas yang lengkap dan tenaga guru yang memadai tanpa diseritai kurikulum dan sistem pendidikan yang baik adalah mustahil mendapatkan output yang memuaskan.

Poule Freire dalam Pedadogy of The Oppressed menegaskan bahwa disejumlah negara masih tetap setia menerapkan sistem pendidikan gaya bank (the banking concept of education) ketimbang pendidikan hadap masalah (problem posing education). Metafor banking berasumsi bahwa ilmu pengetahuan adalah laksana uang yang bisa ditransfer dari orang satu kepada orang lain dalam proses belajar mengajar sebagian besar guru bertindak selaku pihak nasabah bank dan mahasiswa adalah buku taplus yang harus diisi. Para guru atau dosen lebih banyak tampil berperan sebagai subyek yang aktif, sedangkan murid atau mahasiswa adalah obyek yang pasif.

Pendidikan dan pengajaran dalam situasi demikian berlangsung secara naratif, dimana guru atau dosen memberikan informasi yang harus ditelan, diingat dan dihafal murid-mahasiswa agar ia bisa lulus kelak dalam ujian. Pelaksanaan pengajaran lebih beraksentuasi pada kegiatan menghafal secara mekanis dan mereproduksikan hafalan itu kembali diatas lembaran ujian. Pada hasil hafalan dan ingatan inilah kriteria penilaian prihal kelulusan dan keberhasilan murid dan mahasiswa, hanya bisa diacukan. Pendeknya, metode belajar mengajar yang digunakan guru atau dosen cenderung bersifat informatif, indoktrinatif, monolog dan vertikal.

Sistem dan langgam pendidikan semacam itu pada gilirannya akan menghalangi lahirnya daya kreasi dan kritisisme intelektual murid-mahasiswa. Diujungnya, mereka tidak mampu untuk membaca realitas secara kritis-analitis sehingga dapat memberikan respon yang tepat. Dalam konsep pendidikan bank yang disinggung diatas, murid atau mahasiswa dioreintasikan kemasa lampau daripada kemasa depan. Sikap sadar terhadap masa depan (futurism) tidak menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar dilembaga pendidikan model ini.

Sebagai antipoda dari pendidikan banking adalah pendidikan hadap masalah (problem posing). Pola hubungan yang dirayakan dalam model yang kedua ini bukan monolog, melainkan dialog. Dalam konteks ini, kedudukan masing-masing menjadi equal, untuk menerima dan memberikan kritik, masukan konstruktif dan lain sebagainya. Sekolah atau kampus sebagai lembaga ilmiah, didalamnya berisikan interaksi dinamis antara guru dan murid. Berbeda dengan pendidikan gaya bank, guru dalam model yang terakhir ini hanya sebagai pemandu atau fasilitator.

Jika pola jalinan seperti ini tercapai, maka adanya penindasan, dan arogansi inteletual yang lazimnya terjadi dari guru ke murid atau dosen ke mahasiswa bisa dihindari. Hubungan mereka menjadi sangat dialogis atau saling berbagi (sharing) pengetahuan dan pengalaman. Dus, kontak komunikasi antara mereka tampak lebih terbuka, obyektif dan sejauh mungkin menghindari munculnya pemutlakan (absolutisme). Yang dikembangkan dalam model pendidikan ini adalah hubungan simbiosis-mutualistik diatara mereka sendiri.

Dari sistem pendidikan yang kedua inilah diharapkan lahir sikap kritis, inovatif dan kreatif yang menghasilkan laku-laku pemahaman (acts of cognition) baik terhadap diri sendiri, sesama maupun lingkungannya. Murid atau mahasiswa tidak lagi menganggap dunia sebagai sesuatu yang bisu, teralienasi dari dirinya sendiri tetapi sebagai sesuatu yang hidup dan bagian dari eksistensialnya.

Ketiga, tercerabut dari akar tradisinya. Tanpa disadari, pendidikan kita semakin mencerabutkan kita dari akar tradisi kita. Teori-teori yang di impor dari Barat dan tidak memiliki signifikansi terhadap masyarakat ini, telah menempatkan para lulusan sekolah/Perguruan Tinggi tidak memiliki makna ditengah-tengah masyarakatnya. Mereka tidak bisa melihat kondisi obyektif masyarakatnya dengan baik dan kerapkali menerapkan teori-teori Barat yang tidak sesuai terhadap masyarakat kita. Kebenaran seakan berada dalam teks, buku pelajaran, bukan pada realitas. Indegeniousasi dan pribumisasi pendidikan yang mesti dilakukan justru semakin jauh panggang dari api. Sebaliknya, melalui teori-teori Barat itu kini justru semakin menghamba dan takluk terhadap Barat. Inilah barangkali yang sebut dengan neo-kolonialisasi pendidikan.

Lalu, bagaimana kita mesti menghadapi ketiga problem mendasar diatas? Kita mesti berbenah dalam banyak aspek dan segi. Mulai kurikulum, guru/dosen, sistem, dan anggaran pendidikan. Dan, ini membutuhkan kesadaran dan komitmen pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Predikat Jogjakarta sebagai kota pendidikan layak kita kembangkan dan wujudkan dengan baik sehingga bisa menjadi contoh dan standar pendidikan di beberapa daerah lainnya. Membludaknya siswa-mahasiswa dan sejumlah intelektual di Yogyakarta menjadi salah satu modal untuk menata hal tersebut.

Disamping itu, menyuntik kembali iklim ilmiah yang pernah tumbuh di Yogyakarta menjadi kebutuhan yang perlu disegerakan. Pasalnya, iklim ilmiah, forum-forum diskusi akan sangat membantuk bagi terciptanya bangsa yang cerdas. Banyak orang yang cerdas hidup dari kelompok diskusi tanpa melalui pendidikan formal. Itu penting untuk diketahui, agar kita tidak terjebak pada pengembangan pendidikan formal semata.

Namun, perlu ditegaskan, bahwa perubahan-perubahan dan pembenahan terhadap pendidikan di Yogyakarta dilakukan bukan semata-mata untuk mempertahankan predikat Jogja sebagai kota pendidikan, tetapi justru harus didasari atas sebuah tuntutan dan kebutuhan zaman dalam rangka mencerdaskan bangsa Indonesia. Bukankah ini yang menjadi cita-cita para founding father’s kita, termasuk juga para petinggi di Keraton Jogjakarta?

Atas hal itu semua, Jogjakarta masih layak menyandang sebagai kota pendidikan jika dilakukan beberapa pembenahan secara mendasar dalam bidang pendidikan. Tanpa itu, predikat ini akan segera lenyap dalam hitungan waktu tertentu. Ditangan kita dan pemerintah-lah hal itu berada Wallahu ’a’lam [Hatim Gazali]

2 thoughts on “Masihkah Jogja Berpredikat Kota Pendidikan?”

  1. asslm. tolong kirim ke email saya data yang anda miliki terkait dengan indeks baca masyatakat joga. penting untuk mendukung program saya, perintisan LOB (library on board) sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat. lahamdulullah baru mendapat dana 6jt dari DIKTI, karena proposal saya lolos PKM. terimakasaih. wslm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s