Menagih Komitmen Institusi Kejaksaan


Oleh: Hamid Razak 

DALAM beberapa hari terakhir, lembaga Kejaksaan kembali mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat setelah mencuat kasus tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Haryono Agus Tahjono tiga tahun penjara karena memiliki 20 kg sabu-sabu. Kasus tersebut diduga mengundang unsur KKN di Kejakaan Tinggi DKI Jakarta.

Belum lepas dari ingatan kita tentang penangkapan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Cibinong, Hendra Ruhendra, yang ditangkap karena diduga memiliki obat-obatan terlarang dan kepemilikan senjata api ilegal beberapa waktu lalu, kasus di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu kembali mencoreng wajah institusi penegak hukum di Indonesia.

Kondisi ini jelas sangat menyedihkan sekaligus menyakitkan. Bagaimana tidak, oknum jaksa yang seharusnya mampu menegakkan hukum, justru mengebiri hukum itu sendiri. Seorang jaksa yang paham betul tentang aturan dan norma hukum justru memperkosa hukum itu sendiri. Ironis. Kejadian tersebut menunjukkan aparat kejaksaan kita telah mengalami demoralisasi, bermental buruk dan bermoral rendah.

Secara tegas kita mengkritik segala perilaku aparat penegak hukum yang “menyimpang” dari koridor hukum. Perbuatan oknum kejaksaan itu bisa menjadi pandangan umum yang mengadili bahwa semua aparat penegak hukum memang buruk. Padahal, masih banyak atau sebagian besar di antara mereka yang masih bermental serta bermoral bagus. Disadari atau tidak, banyaknya aparat kejaksaan yang menyimpang dari norma hukum dapat memperburuk citra baik institusi kejaksaan.

Bisa jadi, bila persepsi negatif itu terus menguat, maka krisis kepercayaan dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan hukum dan pengadilan sendiri menurut ukuran keadilan mereka. Jika terjadi, hal itu akan menciptakan hal yang sering disebut banyak orang sebagai dark justice (pengadilan jalanan).

Misalnya, masyarakat akan mengadili para pelaku kejahatan yang ditangkapnya menggunakan caranya sendiri. Hal itu sangat berbahaya karena masyarakat negeri ini akan menjadi barbar. Masyarakat akan tidak patuh pada hukum nasional. Ini akibat dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan moral penegak hukum.

Tamparan Serius

Meningkatnya kasus- kasus kejahatan hukum, seperti korupsi, tindak terorisme, dan berbagai kejahatan lainnya di Indonesia, pada prinsipnya merupakan tamparan serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, terutama pihak kejaksaan. Kejaksaan merupakan badan yang memiliki privilege untuk bertindak atas nama negara dan masyarakat dalam melakukan pengusutan, penyelidikan, serta penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan yang melanggar koridor hukum. Kewenangan ini bersifat eksklusif, dalam pengertian kewenangan yang sama tidak terdapat pada lembaga-lembaga hukum lainnya.

Dalam kaitan ini, banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dibawa ke pihak kejaksaan sangat ditentukan oleh kinerja lembaga ini. Artinya, cepat tidaknya pengungkapan sejumlah kasus yang ditangani institusi kejaksaan itu tergantung dari kinerja institusi kejaksaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan demikian, konsistensi dan kredibilitas kejaksaan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perannya sebagai penjamin keadilan dan kepastian benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.

Kenyataannya, banyak kasus korupsi tidak terungkap. Bahkan sejumlah pejabat di lingkungan institusi kejaksaan itu terlibat dalam tindak pelanggaran hukum dan kejahatan. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis dengan kesungguhan kejaksaan dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit kasus-kasus pelanggaran hukum yang diajukan ke kejaksaan tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.

Diakui atau tidak, selama ini kinerja kejaksaan masih belum mampu memuaskan publik. Merosotnya kinerja kejaksaan itu disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu terkait dengan personalitas dan individu aparat. Rendahnya mental dan moral para pejabat kejaksaan, menjadi salah satu pemicu menurunnya kualitas kerja institusi kejaksaan.

Demikian pula dengan faktor eksternal. Problem eksternal yang mempengaruhi kinerja kejaksaan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan sistem politik yang berlaku. Apa yang menyebabkan kinerja kejaksaan cenderung kontra-produktif dengan harapan penegakan hukum di Indonesia? Dalam pandangan penulis, kecenderungan kontra-produktif institusi kejaksaan disebabkan karena institusi tersebut masih menjadi bagian integral dari birokrasi pemerintahan.

Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, sulit diharapkan kejaksaan bisa bertindak secara otonom dalam menegakkan hukum guna memenuhi rasa keadilan. Sebab, tidak sedikit dari tindak kejahatan yang ada melibatkan kalangan pejabat negara. Kondisi ini dapat menggiring pihak kejaksaan lebih berkepentingan menjaga kepentingan birokrasi, meski harus mengorbankan hukum dan menciderai keadilan.

Di sinilah potensi kolusi kejaksaan dan birokrasi potensial terjadi. Kepatuhan terhadap birokrasi pemerintahan menjadi hambatan serius bagi kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya. Bila demikian kenyataannya maka tidak menutup kemungkinan kinerja kejaksaan akan sangat ditentukan oleh politik birokrasi pemerintahan. Akibatnya, pihak kejaksaan tidak bisa bertindak independen, tidak mampu berperan sebagai pengungkap kebenaran dan keadilan.

Badan Kehormatan

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut atas nama keadilan dan demi tegaknya hukum di Indonesia, maka perlu ada reformulasi sistem di lingkungan kejaksaan, baik internal maupun eksternal-nya. Misalnya, terhadap peningkatan disiplin para pejabat di lingkungan institusi kejaksaan. Hal itu dapat dilakukan dengan adanya badan kehormatan kejaksaan. Badan kehormatan kejaksaan ini harus berada di luar struktur kejaksaan dan tidak terkait dengan birokrasi. Keanggotaan dari badan kehormatan independen ini hendaknya terdiri dari orang-orang yang integritas moralnya baik, bersih, jujur, dan bisa dipercaya. Itu berarti pula, mereka tidak terkontaminasi oleh perilaku birokrasi yang sarat nilai- nilai kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Tugas dan wewenang dari badan kehormatan kejaksaan ini ialah untuk mengontrol kinerja para jaksa agar tidak mengalami penyimpangan. Kualifikasi anggota badan kehormatan seperti disebutkan tadi diharapkan mampu membantu institusi kejaksaan untuk menjalankan tugasnya secara otonom, jujur dan terbuka. Pelaksanaan kewenangan secara jujur, terbuka dan independen ini mutlak diperlukan sebagai langkah nyata ke arah penegakan hukum di Indonesia

Oleh Abd. Hamid Razak. Sumber: http://www.ham.go.id/index_HAM.asp?menu=artikel&id=796

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s