Terseret dalam Jaringan Transnasional Narkoba


Oleh:  Abdul Hamid Razak

Penelitian BNN dengan Litbang Universitas Indonesia (2005) pernah mencatat bahwa 1,5 persen penduduk Indonesia atau 2,3 juta orang terlibat penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 572 orang lainnya dinyatakan ketagihan (addicted). Bahkan, di antara 2 juta pecandu narkoba di negeri ini, 90 persen adalah generasi muda, termasuk mahasiswa dan kalangan pelajar.

Di Indonesia, ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu memang cukup tinggi. Penggerebekan aparat kepolisian terhadap pabrik-pabrik ekstasi dan sabu-sabu kelas dunia di sejumlah daerah baik di Batam, Serang Banten, Malang, dan Surabaya menguatkan Indonesia sudah masuk ke dalam jaringan internasional narkoba.

Bahkan, United Nation On Drug and Crimes (UNODC) telah menempatkan Indonesia, terutama Aceh, sebagai salah satu negara penyuplai ganja terbesar di kawasan Asia Tenggara setelah Thailand. Di wilayah Aceh banyak ditemukan ladang ganja. Warga Aceh yang terlibat dalam kejahatan narkotika skala nasional dan lintas negara pun cukup banyak.

Di balik semua itu terlihat semakin lama semakin jelas Indonesia sudah menjadi bagian dari jaringan kejahatan narkoba. Kejahatan yang terjadi antarnegara itu kerap disebut sebagai transnasional karena terjadi melewati batas-batas negara.

Kasus warga Australia, Michelle Leslie dan Schapelle Leigh Corby, serta komplotan Monas asal Malaysia, Lim Jit Wee dan Chua Lik Chang alias Ken alias Asok, 52, yang ditangkap kepolisian akibat membawa narkoba menjadi salah satu fakta betapa kejahatan narkoba transnasional itu terjadi.

Bentuk kejahatan yang terjadi secara transnasional tersebut memang tidak bisa diabaikan dan mungkin juga sulit dihindari. Terbukanya saluran transportasi dan hubungan komunikasi yang semakin mudah menjadi salah satu pemicunya. Akibatnya, berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Apalagi, sejak Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan daya tarik wisata, misalnya menerapkan kebijakan Visa on Arrival (VoA), daerah-daerah tujuan wisata, seperti Bali dan Jogjakarta, menjadi amat rawan tindak kejahatan, khususnya narkoba.

Karena itu, kita harus mewaspadai dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pemerintah, misalnya, harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan harus diimbangi dengan antisipasi terhadap efek yang ditimbulkan suatu kebijakan.

Berbagai kasus kejahatan tersebut, seperti dicontohkan di atas, menunjukkan kurangnya sikap antisipasi yang dilakukan pemerintah. Akibatnya, kejahatan transnasional, khususnya kejahatan narkoba, terjadi berkali-kali.

Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah.

Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak.

Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan. Dan, kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

Bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini muncul, antara lain, pembuatan uang palsu, senjata api, penyelundupan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, subversi, pencurian, dan prostitusi.

Dari beberapa hal tersebut, timbul permasalahan mengapa penyalahgunaan narkoba sulit diberantas? Dan, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut?

Ada beberapa hal yang harus segera dilakukan pemerintah, khususnya kepolisian. Pertama, pengembangan jaringan. Mengembangkan jaringan kewaspadaan di seluruh wilayah di Indonesia merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Terutama di wilayah-wilayah yang “rawan” sebagai pintu masuk.

Tegasnya, tingkat kewaspadaan harus secara rutin dilakukan. Misalnya, dengan aksi “pembersihan” masuknya kejahatan itu. Terkait dengan hal ini, kepolisian harus meningkatkan kemampuan, termasuk peralatan teknologi yang canggih dan modern.

Kedua, pemerintah harus menyiapkan (menyempurnakan) aturan yang ketat dan tegas, khususnya terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (berbahaya). Selama ini banyak pihak menilai, keberadaan UU No 5/1997 tentang Psikotropika dan UU No 22/1997 tentang Narkotika belum dapat berjalan efektif.

Ketiga, kedisiplinan aparat penegak hukum. Kendala psikologis aparat pada prinsipnya merupakan kunci utama menangani persoalan itu. Dengan kata lain, mengedepankan mentalitas-moralitas aparat penegak hukum juga menjadi hal yang sangat prinsipiil dalam memerangi kejahatan narkoba.

Keempat, kerja sama semua pihak, baik kepolisian, semua elemen masyarakat, maupun kepolisian negara tetangga. Kerja sama dengan masyarakat, misalnya, dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah Kampung Siaga Bahaya Narkoba di berbagai perumahan.

Abdul Hamid Razak, staf peneliti CRSê (Community for Religion and Social engineering) JogJakarta. Dimuat di Jawa Pos, 06 Desember 2006, http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=316000

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s