Hibridisasi Pemikiran NU


Awal bulan mendatang, tepatnya tanggal 03-05 Oktober, PBNU menggelar Muktamar Pemikiran Islam NU yang bertempat di PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Muktamar yang diketuai oleh Zuhairi Misrawi ini dihadiri sejumlah pemikir dikalangan NU, baik yang bercorak konservatif, ortodoks maupun yang liberal. Ini adalah fenomena yang sangat menarik untuk dicermati. Sebab, NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia mempunyai andil dan tanggungjawab yang sangat besar untuk menuntaskan problem bangsa yang semakin tak menentu ini.

Muktamar ini diharapkan mampu menjawab dan menjadi ruang diskusi (halaqoh) tentang NU pada umumnya, dan pemikiran NU pada khususnya. Muktamar ini tidak hanya menjadi sekedar bahtsul masa’il atau halaqoh, sebuah kegiatan rutinitas NU. Melalui ini, penulis berharap banyak bisa
menjadi ruang bagi semua kalangan untuk urun rembug persoalan kebangsaan.

Beberapa bulan lalu, saya menulis “Potret Kaum Muda NU” di harian ini (Duta Masyarakat, 30-31/01/03). Dalam tulisan tersebut, saya menggambarkan adanya nuansa baru dalam pemikiran anak muda NU. Yakni, adanya dua tradisi yang dimiliki, yakni tradisi pesantren dan tradisi pendidikan formal seperti perguruan tinggi negeri. Dan, ini merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh kalangan lain. Karena itulah, tanpa tendensi apapun, anak muda harus diperhatikan oleh organisasi induknya agar ia tetap loyal mengawal NU kedepan. Tanpa ada keseriusan dan perhatian dari kalangan tua NU seperti Kiai, jangan harap mereka bisa memberikan konstribusi apapun kepada NU, atau justru mengambil posisi oposisi terhadap NU.

Namun demikian, perbedaan pemikiran antara kalangan tua dengan kalangan muda NU tidak harus menjadi penghalang untuk selalu melakukan kerjasama diantara mereka. Dan, ini merupakan keniscayaan sebagai upaya membangun masa depan NU yang cerah. Pemikiran apapun yang muncul dari kalangan muda sebagai orang memiliki greget dan semangat yang menggebu-gebu harus tetap diapresiasi dan dihargai oleh kalangan tua NU.

Begitupula sebaliknya. Tidak selayaknya, anak muda NU menyalahkan pemikiran orang tuanya (kiai), karena bertentangan dengan pemikiran dan maestream yang berkembang di anak muda NU.

Melihat fenomena ini, NU harus arif dan bijaksana dalam membaca realitas yang terbantahkan tersebut. Artinya, seseorang dilahirkan bersama anak zamannya. Orang-orang tua NU bukan untuk disingkirkan dari arena politik, agama dan sebagainya, tetapi juga tidak harus menutup ruang gerak anak muda NU. Baik kalangan tua, ataupun anak muda sama-sama memiliki rasa tanggungjawab (sense of responsibility) dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap NU. Munculnya Jaringan Islam Liberal, Islam Emasipatoris, LKiS (Jogjakarta), eLsaD (surabaya), PMII, tidak terlepas dari anak muda NU.

Kedua kelompok yang sering bersembrangan inilah yang harus dipertemukan dimukatamar nanti baik pada tingkat gagasan ataupun posisi dan peran diantara keduanya. Itu yang pertama. Kedua, NU sebagai organisasi keagamaan terbesar sudah saatnya merubah paradigma dan konsep dalam sistem keagamaan. Stigma tradisionalisme yang seringkali disandingkan kepada NU, bahkan juga konservatisme, melalui muktamar ini, diharapkan mampu merubah paradigma dan aras gerak NU kedepan guna bergainging position dengan kekuatan yang ada diluar NU.

Ketiga, mempertegas jenis kelamin NU. Ini sang dilematis. Sebab, disatu sisi ia harus menjaga paradigama Khittah 1926 yang ditegaskan pada Muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Dan disisi lain, organisasi yang memiliki massa besar ini bila tidak memiliki partai politik tertentu, maka suaranya dipastikan akan menjadi rebutan partai yang sudah ada.

Warga NU mempunyai nafsu bahkan “syahwat” politik yang cukup besar. Khittah 1926 sebenarnya bagian dari sikap politik warga NU untuk menyiasati keadaan saat itu. Ketika Soeharto lengser, nafsu politik ini tercurah dalam keinginan membuat partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dibentuknya PKB ini yang berakar dan berlatarbelakang tradisi NU, sebagai wadah aspirasi politik menjadi jawaban yang taktis dalam merespon dilema tersebut. Disamping itu, peminggiran politik NU dalam pentas politik nasional pada masa pemerintahan rezim Orde Baru, telah menjadikan NU memiliki semangat yang begitu tinggi untuk kembali tampil kearena politik praktis, apalagi peluang dan kesempatan itu telah terbuka.

Tentu saja, dilematis NU memunculkan sikap pro-kontra dikalangan NU sendiri. Ada yang menginginkan NU tetap tampil sebagai organisasi sosial kemasyarakatan an sich, ada pula yang ingin membawanya ke arena politik praktis sebagaimana yang pernah dialami pada tahun 1952, adapula yang ingin memadukan keduanya. Karena itulah, muktamar ini diharapkan mampu menjadi ruang rekonsiliasi dan memadukan gagasan diseputar NU dalam konteks nasional.

Keempat, merubah paradigma NU. sepanjang perjalanan sejarahnya selalu “dikibuli”. Dalam hal ini, ada tiga kekalahan NU dalam berpolitik; saat NU berhasil “dikibuli” Masyumi, saat NU berfusi dalam PPP, terakhir diturunkannya Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid). Gus Dur dalam pandangan orang NU adalah orang yang istimewa dan tak ada tandingannya dan cukup piawai dalam berpolitik.

Warga NU harus sabar meskipun kekalahan terakhir inilah yang paling menyakitkan dan masih terasa kepediahannya sampai sekarang. Dan, itu adalah fakta sejarah yang harus kita terima adanya. Meskipun warganya paling banyak, namun dihadapan organisasi-organisasi yang lain NU dianggap tidak memiliki kekuatan apapun.

Hal ini salah satunya disebabkan karena paradigma yang dibangun oleh NU sudah tidak layak pakai lagi. Misalnya, konsep Aswaja yang selama ini disakralkan oleh warga nahdliyyin masih dipahami sebagai manhaj al-qauly, bukan manhaj al-fikr. Akibatnya, pemikiran menjadi stagnan, sehingga dalam peta politik nasional seringkali tersingkirkan. Maka, gagasan-gagasan yang dibawa oleh anak muda NU sudah saatnya diapersiasi sebagai mozaik pemikiran.

Mengembalikan NU sekarang sebagaimana lima belas tahun lalu atau bahkan dimasa KH. Hasyim As’ary adalah sangat tidak tepat. Sebab, konteks zamannya sudah berubah. Tidakkah dalam qaidah fiqh disebutkan, taghayyur al-ahkam bi al-taghayyur al-aminati wa al-amkaniyah ?

Al-hasil, muktamar pemikiran NU yang relatif baru dalam sejarah NU ini benar-benar menjadi tumpuan harapan bagi warga NU untuk menyelesaikan pelbagai persoalan yang dihadapi oleh warga nahdyiin, khususnya perihal pemikiran. Sudah saatnya berhenti mengkafirkan kepada warganya. Kasus Ulil pada beberapa bulan yang lalu yang mendapat hujatan dari banyak kalangan, termasuk orang-orang tua tua sudah saatnya diselesaikan, bukan dikafirkan. Wallahu A’lam

Sumber: Duta Masyarakat,  30 September 2003.http://www.dutamasyarakat.com/detail.php?id=6117&kat=OPINI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s