Uji Kelayakan Lembaga Fatwa


Oleh: Mohamad Guntur Romli

Apa kriteria sebuah lembaga fatwa (dârul iftâ’) agar bisa dipercaya? Dalam kitab Lisan al-Arab karya Ibn Mandzur, fatwa memiliki beberapa makna. Yang terpenting: fatwa berarti penjelasan atas persoalan yang musykil dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Selanjutnya, ulama fikih membangun terminologi fatwa, yang saya sarikan dari pendapat Ibn Hamadan dalam kitab Al-Furuq, bahwa fatwa adalah penjelasan dan pemberitahuan tentang hukum syariat tanpa ikatan kemestian–tabyî n al-hukm al-syar’i wal ikhbar bihi duna ilzâm. Dari terminologi ini, fatwa adalah penjelasan dan pemahaman, maqam-nya bukan maqam syariat, dan perlu batas yang tegas antara fatwa dan hukum syariat.

Yang lebih penting lagi dari penjelasan tentang fatwa tersebut bahwa fatwa dari seseorang atau lembaga tidak mesti diikuti, tak ada keharusan untuk menjalankan sebuah fatwa. Kesimpulan yang bisa ditarik: sifat fatwa tidak mengikat, karena ia hanyalah penjelasan, kadarnya jauh di bawah hukum syariat. Hukum fatwa tidak mutlak sebagaimana hukum syariat.

Jarak antara syariat dan pendapat ini sangat disadari oleh para imam pendiri empat mazhab yang terkenal dalam fikih: Imam Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali. Menurut Imam Hanafi, “Tak seorang pun boleh mengambil pendapat kami, tanpa mengetahui asal-usul pendapat kami.” Imam Maliki berujar, “Aku manusia biasa, bisa benar dan salah, maka telaahlah pendapatku.” Imam Syafi’i menegaskan, “Jika Anda menemukan dalam kitabku yang bertentangan dengan sunah, ikutilah sunah dan tanggalkan pendapatku.” Imam Hanbali menyimpulkan, “Jangan bertaklid padaku atau pada Maliki, Syafi’i, Awza’i, atau Tsauri, ambillah asal-usul pendapat mereka.”

Para “imam-mazhab” itu sangat menyadari keterbatasan ijtihad manusiawi dan adanya batas di antara dua wilayah: syariat dan pendapat, serta iktikad untuk menggerus kerak fanatisme yang acap kali menutupi akal sehat umat.

Fatwa juga tidak bisa menjadi hukum publik. Dikisahkan dalam kitab Siyar A’lâm Nubalâ’(Biografi Para Tokoh yang Mulia), ketika seorang khalifah Bani Abbasiyah meminta Imam Malik menjadikan kitabnya, Al-Muwaththa’ , menjadi hukum negara, dan menggantungkannya di Ka’bah, dengan tegas Imam Malik menolak.

Pun sebuah fatwa harus dikeluarkan dengan penuh hati-hati. Fatwa tak bisa dilontarkan secara amat mudah (al-tasâhul): tak semua pertanyaan dibutuhkan fatwa, tak harus menjawab seluruh pertanyaan gara-gara menjaga gengsi.

Menjawab semua pertanyaan adalah kegilaan. Dari hadis riwayat Al-Baihaqi, “Barang siapa yang menjawab seluruh pertanyaan dari manusia, berarti dia majnun. Singkatnya, mudah berfatwa hanya dilakukan oleh orang gila.”

Dengan demikian, para ulama fikih klasik yang memperbincangkan tema ini tidak memisahkan antara pentingnya fatwa sekaligus risiko dan dampak dari fatwa. Bagi mereka, ulama sebagai ahli waris para nabi (waratsatul anbiyâ’) memiliki posisi yang penting untuk melayani permintaan dan menjawab pertanyaan umat.

Namun, risikonya jauh lebih besar. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Darami, misalnya, “Orang yang paling berani berfatwa di antara kalian berarti ia paling berani masuk neraka.” Karena itulah, fatwa hanya berasal dari mereka yang memiliki bekal ilmu pengetahuan yang lebih. Bagi mereka yang berfatwa–dalam beberapa riwayat hadis disebutkan “tanpa ilmu”–diancam hukuman berlapis-lapis: “dilaknat malaikat langit dan bumi”, “didudukkan di atas api neraka”, dan “menanggung dosa dari manusia yang mengikuti fatwanya”.

Namun, yang terjadi saat ini bertolak belakang. Dalam konteks politik, fatwa kekinian yang sering dimunculkan hanyalah doktrin bahwa ulama ahli waris nabi, sedangkan kewajiban dan kriterianya dibenamkan dalam-dalam.

Padahal Nabi Muhammad diakui sebagai nabi karena memiliki kriteria kenabian, yang membedakan dia dengan mereka yang hanya mengaku-ngaku nabi. Secara otomatis, bagi mereka yang ingin dianggap sebagai ahli waris nabi, tentu saja harus memiliki kriteria. Bila tidak, mereka hanya mengaku-ngaku ahli waris nabi.

Percakapan tentang kriteria ulama yang mampu berfatwa inilah yang raib dari percakapan publik. Maka tak mengherankan bila fatwa malah menimbulkan kekacauan. Dalam kondisi ini, perlu ada pembenahan yang harus dilakukan dimulai dari pemerintah. Dalam sepanjang sejarah, sebuah majelis fatwa tak terpisah dari kekuasaan.

Dalam pengantar kitab Al-Majmû’ karya Imam Al-Nawawi, ditegaskan: pemerintah memiliki kewajiban menyeleksi para mufti, bila layak, ditetapkan, bila tidak, mesti diturunkan. Dalam istilah sekarang, seorang mufti harus melewati uji kelayakan. Sayangnya, hal ini tidak terjadi di negeri ini. Dalam kitab ini juga diceritakan bahwa Imam Malik tidak pernah berani berfatwa kecuali setelah ada 70 orang yang memberi kesaksian bahwa ia layak berfatwa.

Semestinya uji kelayakan ini diterapkan pada sebuah lembaga fatwa di mana pun, termasuk di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia perlu melewati uji kelayakan, karena MUI hasil bentukan pemerintah sebagai alat kepentingan Orde Baru, sehingga memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan pemerintah, baik dari sisi sejarah maupun donor dana. Dan uji kelayakan terhadap MUI ini juga bertujuan menjaga martabat dan integritas organisasi itu.

Prediksi ke depan, menurut saya, akan sangat mudah kalau hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa fatwa adalah pendapat tentang hukum syariat, bukan syariat itu sendiri. Sifat fatwa tidak mutlak dan tak mesti dituruti, mengingat masyarakat di negeri kita pun sangat mengenal keragaman fatwa. Karena itu, tak layak apabila fatwa dijadikan penghakiman berlebihan terhadap orang lain atau fatwa dipandang dengan penuh fanatik, apalagi dijadikan dalih sebagai kekerasan terhadap pihak lain.

Para penegak hukum di negeri ini semestinya berpegang teguh pada konstitusi negeri ini, bukan pada fatwa-fatwa keagamaan itu, yang sifatnya sama sekali tidak mengikat. Konstitusi kita menjamin kebebasan dan keragaman beragama di negeri ini. Maka jangan pedulikan, bahkan lemparkan jauh-jauh, fatwa yang menolak keragaman itu.

Namun, langkah yang terberat, dan mungkin sebuah misi yang mustahil, melakukan pembenahan dalam organisasi fatwa, terutama menggelar ujian kelayakan bagi para mufti itu. Sebab, ketika fatwa mereka dikritik dan dipertanyakan kelayakannya karena lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahah– dengan munculnya kekacauan di mana-mana–mereka akan balik mendamprat, “Kami ahli waris para nabi.”

Sumber: Koran Tempo, Jumat 18 Januari 2008

http://korantempo. com/korantempo/ 2008/01/18/ Opini/krn, 20080118, 61.id.html

3 thoughts on “Uji Kelayakan Lembaga Fatwa”

  1. Oleh: Adian Husaini

    ImageSetelah sekian lama mencari, akhirnya, di Perpustakaan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, saya menemukan tulisan Prof. Hamka yang berjudul ”Bisakah Suatu Fatwa Dicabut?” Tulisan ini pernah dimuat di rubrik “Dari Hati ke Hati” Majalah Panji Masyarakat No 324 tahun 1981. Di tengah hiruk pikuk dan carut-marutnya wacana kerukunan umat beragama dan meruyaknya pemikiran dan aliran sesat dalam berbagai wujudnya yang menggiurkan, ada baiknya kita menyimak tulisan Hamka tersebut.

    Melalui tulisan inilah, Hamka mencetuskan perasaannya yang terdalam tentang makna kerukunan umat beragama yang cenderung disalahartikan. Untuk itulah, beliau tetap mempertahankan fatwa Haramnya Merayakan Natal Bersama dan lebih memilih mundur sebagai ketua umum MUI, daripada harus mencabut fatwa tersebut. Marilah kita ikuti tulisan Hamka berikut ini:

    Motto: Biarkanlah saya menyebut apa yang terasa;

    Kemudian tuan bebas memberi saya nama dengan apa yang tuan sukai;

    Saya adalah pemberi maaf, dan perangai saya adalah mudah, tidak sulit.

    Cuma rasa hati sanubari itu tidaklah dapat saya menjualnya;

    Katakanlah kepadaku, demi Tuhan.

    Adakah rasa hati sanubari itu bisa dijual?

    Sudah agak lama dibicarakan di kalangan masyarakat tentang apa yang dinamai Natal Bersama. Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Suharto sejak mulai berdirinya Majelis Ulama Indonesia, selalu menganjurkan agar di Indonesia terdapat Kerukunan Hidup Beragama. Dan kepada Presiden Suharto sendiri pada tanggal 21 September 1975 penulis ”dari hati ke hati” ini, yang baru 20 hari menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia teah menerangkan di hadapan kurang lebih 30 orang Utusan Ulama yang hadir, bahwa Islam mempunyai konsepsi yang terang dan jelas di dalam surat Al-Mumtahinah ayat 7 dan 8, bahwa tidak dilarang oleh Al-Qur’an orang Islam itu hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Orang Islam disuruh berlaku adil dan hidup rukun dengan mereka asal saja mereka itu tidak memerangi kita dan mendesak kita untuk keluar dari tanah air kita sendiri.

    Artinya sejak MUI berdiri dia telah menerima anjuran pemerintah tentang kerukunan hidup beragama. Dan ini telah berjalan baik. Tetapi belum ada patokan dan batas-batas tentang mana yang akan kita rukunkan dan mana yang akan kita damaikan.

    Maka timbullah soal Natal, lebih jelas lagi tentang ”Natal Bersama”.

    Apa arti bersama?

    Bolehkah orang Islam bersama orang Kristen merayakan Hari Natal? Demi kerukunan hidup beragama? Dan tentu ada orang yang ingin bertanya: Bolehkah orang Kristen-demi kerukunan hidup beragama merayakan pula hari Raya ’Idul Fitri dan Idul ’Adha dengan ummat Islam?

    Kalau direnungi lebih dalam, hari Natal bagi orang Kristen ialah memperingati dan memuliakan kelahiran Yesus Kristus yang menurut kepercayaan Kristen Yesus itu adalah Tuhan dan anak Tuhan. Dia adalah SATU dari TIGA TUHAN atau TRINITAS. Bila orang Islam turut sama-sama merayakannya, bukanlah berarti meyakini pula bahwa Yesus itu adalah Tuhan, atau satu dalam yang bertiga, atau tiga oknum dalam satu.

    Ketika orang merayakan Natal, dilakukanlah beberapa upacara (rituil) yang di dalam bahasa Islam disebut ibadat. Membakar lilin, memakan roti yang dianggap bahwa ketika itu roti tersebut adalah daging Yesus, dan meminum air yang dianggap sebagai darah Yesus.

    Ketika terjadi Munas MUI di Cipayung 1979 utusan MUI dari Ujung Pandang membawa berita bahwa kaum Kristen di sana menjelaskan kepada pengikut-pengikutnya bahwa Peringatan Natal adalah ibadat bagi mereka. Sudah lama hal ini diperbincangkan dalam kalangan kaum Muslimin. Tidak ada orang yang menyadari kehidupan beragama yang tidak meragukan halalnya orang Islam turut bersama orang Kristen menghadiri hari Natal, meskipun tidak ada pula orang Islam yang menolak anjuran kerukunan hidup beragama, dan orang Kristen pun belum pernah pergi bersama ber-Hari Raya ’Idul Fitri dan ’Idul Adha ke tanah lapang atau mesjid. Dengan demikian bukanlah berarti bahwa mereka (orang Kristen) tidak hidup rukun dengan orang Islam.

    Sebab itu dapatlah kita fahami bahwa Menteri-menteri Agama sejak Indonesia Merdeka menyuruhkan saja pegawai-pegawai Tinggi yang beragama Kristen menghadiri secara resmi hari-hari peribadatan Kristen, Natalnya, Paskahnya dan lain-lain, pegawai tinggi Katolik untuk menghadiri hari Ibadat Katolik, dan pegawai tinggi Protestant untuk menghadiri hari ibadat Protestant, dan demikian pula dengan pegawai tinggi dari kalangan yang beragama Budha. Dan dengan demikian sekali-kali tidak berkurang rukunnya kita hidup beragama.

    Sejak Juli 1975 MUI berdiri dianjurkan kerukunan hidup beragama. Pihak Islam menerima anjuran itu dengan baik. Tetapi terus terang kita katakan bahwa bagaimana batas-batas kerukunan itu, belum lagi kita perkatakan secara konkrit!

    Maka terjadilah di Jawa Timur, adanya larangan dari Kanwil P dan K menyiarkan satu karangan yang menerangkan ’aqidah orang Islam, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Arti ayat Lam yalid walam yuulad ini dilarang beredar, dengan alasan bahwa karangan ini berisi satu ayat yang bertentangan dengan kerukunan hidup beragama.

    Sekarang keluar FATWA dari ulama-ulama, bukan dari Majelis Ulama saja, melainkan disetujui juga oleh wakil-wakil dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan perkumpulan-perkumpulan Islam lainnya, bahkan juga dari Majelis Da’wah Islam (yang berafiliasi dengan Golkar) dalam pertemuan itu timbul kesatuan pendapat bahwa orang Islam yang turut dalam perayaan Natal itu adalah mencampuradukkan ibadat, menyetujui aqidah Kristen, menyatakan Nabi Isa Almasih ’alaihissalam sebagai Tuhan.

    Dan di dalam logika tentunya sudah dapat dipahami, bahwa hadir di sana ialah menyatakan persetujuan pada ’amalan iu, apatah lagi jika turut pula membakar lilin, sebagai yang mereka bakar, atau makan roti yang menurut `aqidah Kristen jadi daging Yesus, dan air yang diminum menjadi darah Yesus! Maka orang Islam yang menghadirinya itu oleh ayat: (Barangsiapa menyatakan persetujuan dengan mereka, termasuklah dia dalam golongan mereka) (Al-Maidah: 51).

    Apakah konklusi hukum dari yang demikian itu, kalau bukan haram?

    Maka bertindaklah ”Komisi fatwa, dari Majelis Ulama Indonesia, salah seorang ketua Al Fadhil H.Syukuri Gazali merumuskan pendapat itu dan dapatlah kesimpulan bahwa turut merayakan Hari Hatal adalah Haram!”

    Masih lunak. Karena kalau diperhatikan isi ayat Al-Maidah 51 itu, bukan lagi haram, bahkan kafir.

    Oleh karena saat ini benar-benar mengenai aqidah, tidaklah soal ini didiamkan. Tanggung jawab sebagai ulama menyebabkan para ulama merasa berdosa kalau hal ini didiamkan saja. Yth Menteri Agama mengetahui hal ini. Beliau meminta supaya hasil fatwa dikirim kepada beliau untuk menjadi pegangan. Tetapi karena memandang fatwa ini adalah menyinggung tanggung jawab Majelis Ulama seluruhnya, keputusan tersebut dikirim kepada cabang-cabang tingkat I (Propinsi) seluruh Indonesia.

    Di sinilah timbul kesalahpahaman diantara Pimpinan Majelis Ulama dengan Yth Menteri Agama. Mengapa fatwa itu telah tersiar luas, padahal mestinya disampaikan kepada Menteri Agama saja.

    Surat-surat kabar harian Jakarta banyak minta agar merekapun diberi peluang turut menyiarkan Keputusan itu seluas-luasnya, karena ini adalah kepentingan ummat seumumnya. MUI belum memberikan. Tetapi ada surat kabar mendapat naskah keputusan itu, lalu menyiarkannya. Tetapi besoknya setelah keputusan itu termuat, datanglah berita dari kami, yaitu saya sendri dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (H. Burhani Cokrohandoko) dalam kedudukannya sebagai sekretaris Majelis Ulama menarik kembali fatwa itu dari peredaran, sekali lagi dari peredaran.

    Di sinilah terjadi suatu reaksi yang hebat. Bertubi-tubi datang pertanyaan kepada diri saya sendiri, sebagai Ketua Umum dari Majelis Ulama Indonesia, mengapa fatwa itu dicabut? Apakah saya begitu lemah, kehilangan harga pribadi, ataukah saya tidak setuju dengan keputusan itu? Apakah bagi saya halal merayakan Hari Natal atau hari-hari besar agama-agama lain, jika dirayakan bersama oleh umat Islam?

    Di sini saya menjelaskan pendapat saya, bahwa fatwa Majelis Ulama itu tidaklah hilang kebenaran dan kesah-annya, meskipun dia dicabut dari peredaran.

    Dan saya sendiri pribadi telah pernah menulis di dalam Majalah yang saya pimpin ”Panji Masyarakat” menyatakan haram bagi orang Islam turut merayakan Hari Natal bersama orang Kristen, lama sebelum fatwa yang dicabut dari peredaran itu. Dan di penutup seruan itu saya ajak Kaum Muslimin supaya bersikap tenang menghadapi soal, demi menjaga kerukunan hidup beragama dan menjaga kemurnian aqidah!
    Tiga harian memuat seruan saya itu, yaitu Berita Buana, Suara Karya dan Kompas. Kepada ketiganya saya ucapkan terimakasih.

    Dengan sabar dan tenang mari kita tilik soal ini. Di dalam membentuk suatu negara, kita selalu menuju yang lebih baik. Bertambah kita melangkah akan kelihatan di mana kekurangan yang harus kita perbaiki. Kita musti melihat soal dari keseluruhan. Dalam mendirikan negara ini kita telah membuat dua gagasan yang baik dan diantara keduanya ada perkaitan.

    1. Kerukunan Hidup Beragama

    Semua menyetujui gagasan ini. Pihak Islam menyetujui karena Islam sendiri mempunyai konsep yang konkrit dalam hal ini. Tetapi bagaimana pelaksanaannya? Apakah demi kerukunan orang Islam harus menghadiri Hari-hari besar agama lain dan turut beribadat, yaitu ibadat, tapi ibadat yang dikarang-karang sendiri. Orang disuruh rukun, tapi imannya jadi goncang, sebab perbuatannya itu bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Orang yang lemah imannya takut akan menyebut apa yang terasa dihatinya. Misalnya yang terjadi di Surabaya itu, buku yang menulis ”Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan”. Buku itu dilarang beredar! Sebab merusak kerukunan hidup beragama.

    Bagaimana kalau orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus? Bolehkah orang Islam menolak dan membantah itu? Itupun tentu dilarang juga, sebab merusak kerukunan hidup beragama! Bahkan kaum Islam tadi dapat pula dituduh tidak berpartisipasi dalam pembangunan!

    2. Majelis Ulama Indonesia.

    Majelis Ulama Indonesia sudah 6 tahun berdiri. Menjadi hiasan bibir di seluruh Indonesia tentang pentingnya kerjasama Umara dan ulama. Dikatakanlah bahwa tanggung jawab ulama untuk kebahagiaan tanah air sama dengan tanggung jawab umara. Ulama adalah ahli-ahli agama dan umara pemegang-pemegang kekuasaan pemerintah.
    Sekarang timbul fatwa ulama itu tentang boleh atau tidaknya Natal bersama yang di dalamnya haris ikut orang-orang Islam. Karena ingat akan tugasnya, disamping melihat kepada pemerintah, diminta atau tidak diminta, maka samalah pendapat semua ulama itu bahwa turut bersama dalam perayaan hari Natal itu adalah haram hukumnya atau Kaum Muslimin.

    Maka keluarlah keterangan mencabut beredarnya fatwa itu.

    Saya menyatakan pendirian yang tegas: ”Melarang peredaran fatwa itu adalah hak bagi pemerintah. Sebab dia berkuasa! Namun kekuatan fatwa tidaklah luntur, lantaran larangan beredar. Setiap orang Islam yang memegang agamanya dengan konsekwen, asal dia tahu, dia wajib menuruti fatwa itu. Bertemulah di sini hal yang belum kita fikirkan selama ini, yaitu perlainan penilaian ulama dengan umara, dalam hal yang mengenai aqidah. Umara merasa punya kekuasaan menyuruh cabut peredaran itu.

    Ulama merasa dia bertanggung jawab sebagai ahli-ahli agama meneruskan isi fatwanya.

    Dan ulama pun sangat sadar bahwa dia tidak mempunyai kuasa buat menantang pencabutan peredaran itu. Sebagai warga negara dia akan patuh kepada kekuasaan pemerintah. Tetapi kekuasaan pemerintah pun belumlah mempunyai hak memaksa orang pergi menghadiri upacara agama lain yang harus dikerjakan bersama. Karena ini adalah kerukunan yang dipaksakan.

    Penulis teringat ketika Majelis Ulama Indonesia mulai didirikan (Juli 1975) seorang muballigh muda H. Hasyim Adnan bertanya: ”Apa sanksinya kalau pemerintah nanti tidak mau menjalankan suatu keputusan dari Majelis Ulama?”

    Saya jawab: ”Tidak ada sanksi yang dapat kita pergunakan. Kita sebagai ulama hanya berkewajiban melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Kewajiban kita di hadapan Allah hanya menyampaikan dengan jujur apa yang kita yakini. Ulama menerima waris dari Nabi-nabi. Sebab itu kita warisi juga dari Nabi-nabi itu penderitaan dan penghinaan. Sanksi orang yang menolak kebenaran yang kita ketengahkan bukanlah dari kita. Kita ini hanya manusia yang lemah. Yang memegang sanksi adalah Allah Ta’ala sendiri.”

    Namun demikian sebagai kita uraikan di atas tadi, kita adalah menuju yang lebih sempurna. Kita masih belum terlambat buat menyelidiki, apakah kedudukan umara dan ulama itu masih diikat oleh rasa ukhuwah Islamiyah? Tegak dalam hak dan kewajiban masing-masing? Atau Ulama hanya lebai-lebai yang dipanggil datang, disuruh pergi, ditegah berhenti? Dan kalau rapat akan ditutup dia bisa dipanggil: ”Kiyahi! Baca do’a”.

    Begitu juga boleh! Mari kita cari ulama-ulama yang semacam itu: ”mudah-mudahan masih ada!”

    Di permulaan karangan ini saya salinkan sebuah syair Arab yang maksudnya begini: ”Biarkanlah saya menyebut apa yang terasa di hati. Setelah yang terasa itu saya sebut, tuan bebas memberikan beberapa penilaian.”

    Cuma satu yang saya tidak bisa, yaitu membenam saja suara hati nurani, diam saja dalam 1000 bahasa, sehingga pendirian yang sejati tidak dapat disebut. Ini bisa jadi penyakit! Inilah barangkali yang disebut ungkapan ”Makan hati berulam jantung.” Hati sendiri yang dimakan, jantung sendiri dijadikan ulam.

    Rasa hati sanubari itu tidak dapat dijual dan tidak dapat dibeli. Apa yang terasa di hati, itulah yang dikeluarkan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada barangsiapa yang patut dihormati. (HAMKA).

    Demikianlah cetusan hati Buya Hamka, yang diungkapkannya lebih dari seperempat abad lalu. Tak lama setelah mundur sebagai Ketua Umum MUI, Buya Hamka pun menghadap Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari tulisan dan sikap beliau. Amin.

  2. Oleh: Adian Husaini

    Di era globalisasi dan westernisasi saat ini, ”multikulturalisme” tampaknya sudah dianggap sebagai paham ideal yang harus diterima masyarakat. Seperti paham-paham modern lain, demokrasi, liberalisme, pluralisme, kesetaraan gender, dan sebagainya, multikulturalisme juga diwajibkan – oleh penguasa dunia, entah siapa makhluknya – untuk dipeluk oleh semua orang. Tidak peduli, apakah dia pejabat, dosen, artis, atau dai. Semua harus multikulturalis, menganut paham multikulturalisme.

    Maka, sudah beberapa tahun belakangan ini, kita mendengar banyak sekali pimpinan pesantren, dosen, mahasiswa, dan berbagai kalangan masyarakat yang ditraining paham multikulturalisme. Menurut mereka, dengan memeluk paham ini, kita bisa selamat dan membawa kemaslahatan. Tanpa banyak terekspose oleh media massa, pada 11 Desember 2007 lalu, Badan Litbang Departemen Agama mengumumkan hasil penelitiannya tentang “Pemahaman Nilai-nilai Multikultural Para Da’i”.

    Hasil penelitian ini sangat penting untuk kita cermati, karena menyangkut masalah pemahaman keagamaan para dai, baik fakta maupun Sebelum kita melihat hasil penelitian Depag tersebut, kita simak dulu apa definisi multikulturalisme yang dijadikan acuan oleh Depag. Pada bagian Latar Belakang, dijelaskan pernyataan Ketua Balitbang Depag, Atho Mudzhar, bahwa selain dapat menjadi faktor integrasi, agama juga dapat menjadi faktor dis-integrasi.

    Agama sebagai faktor disintegrasi bangsa Indonesia, dapat dilihat pada terjadinya konflik keagamaan – bahkan sampai saat ini – di beberapa daerah di Indonesia. “Konflik ini salah satunya disebabkan oleh adanya pemahaman keberagamaan masyarakat yang masih eksklusif. Pemahaman ini dapat membentuk pribadi yang antipati terhadap pemeluk agama lain. Pribadi yang selalu merasa hanya agama dan alirannya saja yang paling benar sedangkan agama dan aliran lainnya adalah salah dan dianggap sesat,” demikian kutipan paparan pendahuluan hasil penelitian tersebut.

    Sampai pada kalimat tersebut, kita semua — juga para pejabat Litbang Depag — patut merenung. Benarkah seperti itu? Bahwa konflik agama terjadi karena pemeluk agama meyakini kebenaran agamanya sendiri? Kita menjawab, bahwa asumsi itu sangat tidak benar. Kaum beragama saat ini harusnya berpikir ulang, bahwa mereka sedang dalam posisi dijadikan kambing hitam atas berbagai konflik yang terjadi, seolah-olah konflik-konflik itu terjadi karena urusan agama. Padahal, berapa persen yang sebenarnya masalah agama? Perlu kita catat, bahwa korban kekerasan terbesar di dunia ini adalah masyarakat sipil yang diperangi atas nama kebebasan dan demokrasi. Kita tidak menafikan ada konflik bermotif agama atau bernuansa agama. Tapi, marilah kita teliti dengan cermat, apakah konflik-konflik itu terjadi karena umat beragama memiliki pemahaman eksklusif bahwa hanya agamanya sendiri yang benar?

    Dalam berbagai kesempatan, masalah truth claim (klaim kebenaran) ini sering dijadikan sebagai kambing hitam terjadinya konflik antar agama, sehingga pemeluk agama dianjurkan melepaskan kliam kebenaran atas agamanya masing-masing. Tentu saja, ini sangat mustahil, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah bosan beragama. Simaklah sebuah buku menarik berjudul ”Hindu Agama Terbesar di Dunia” terbitan Media Hindu (2006). Judul buku itu merupakan terjemah dari artikel berjudul ”Hinduism, the Greatest Religion in the World,” karya Satguru Sivaya Subramuniyaswami di majalah Hinduism Today edisi Februari/Maret/April 2000. Tulisan itu merupakan respon terhadap seruan Paus John Paul II kepada para Uskup dan orang-orang Katolik untuk mengkoversi orang-orang Hindu di India, dalam pidatonya di New Delhi tanggal 25 Desember 1999, tepat saat umat Hindu merayakan hari suci mereka, Depavali.

    Tulisan ini berusaha menanamkan keyakinan dan kebanggaan kepada para pemeluk agama Hindu terhadap agama mereka, dengan menggambarkan bahwa: ”Seorang disebut manusia besar bukan karena tubuhnya gede, tetapi karena karakternya, karena sumbangannya kepada masyarakatnya. Secara kuantitas pemeluk Hindu bila digabung dengan ”anak-anaknya” berjumlah 1,5 milyar, lebih besar dari Islam. Dan ingat, Hindu bukanlah agama missi yang agresif seperti Kristen atau Islam. Tetapi kebesaran Hindu terletak pada karakternya, sumbangannya pada peradaban. Dan dalam membangun budaya dan peradaban, Hindu tidak pernah menghancurkan budaya dan peradaban yang sudah ada. Sebaliknya Hindu melindungi, memeliara, dan bahkan mengembangkan mereka.” (bagian pengantar oleh Ngakan Made Madrasuta).

    Kita tentu menghormati keyakinan kaum Hindu semacam itu dan tidak perlu menyatakan bahwa keyakinan semacam itu adalah sumber konflik. Bagi orang yang serius mau beragama, tentu dia memeluk agama tertentu karena meyakini ada hal-hal yang unik dalam agamanya. Dia yakin agamanya benar. Dia yakin agamanya akan mengantarkannya ke jalan keselamatan. Untuk apa dia beragama kalau tidak yakin? Karena itulah, kaum Hindu juga tidak rela umat mereka dijadikan sasaran misi Kristen. Tentu sangat aneh, jika ada orang masih mengaku Muslim, tetapi lebih percaya kepada Bibel ketimbang al-Quran. Juga aneh kalau orang masih tetap mengaku Kristen tetapi lebih meyakini al-Quran ketimbang Bibel.

    ”Multikulturalisme sejati” seharusnya tidak menggerus keyakinan eksklusif masing-masing agama. Justru menghormati adanya keyakinan yang beragam itulah makna sejati dari mengakui keberagaman, bukan menggerus keyakinan masing-masing agama dan menggantinya dengan satu berhal baru bernama ”multikulturalisme”. Mengapa kita sebut dengan ”berhala”, sebab paham ini sepertinya diterima dan ditelan begitu saja tanpa sikap kritis. Kaum muslim dijejali dengan paham-paham semacam ini, yang tujuannya sudah jelas – seperti ditulis dalam laporan penelitian Depag ini – yaitu menggerus keyakinan beragama kaum Muslim.

    Pakar Pluralisme Agama, Dr. Anis Malik Thoha, berulang kali menyebutkan, bahwa salah satu watak jahat paham Pluralisme Agama adalah sikapnya yang otoriter yang mau membuang semua keyakinan dan menggantikannya dengan satu ”Teologi Universal”. Pernyataan Dr. Anis itu sering terbukti di lapangan. Kita sering melihat, bagaimana orang-orang yang mengaku pluralis marah-marah dan memaki-maki MUI karena mengeluarkan fatwa bahwa menghadiri Perayaan Natal Bersama adalah haram. Jika dia pluralis atau multikulturalis, maka seharusnya dia menghormati pendapat dan keyakinan MUI, bukan memaksakan pendapatnya sendiri yang benar. Kita makin heran melihat, bagaimana kadangkala mereka mengeluarkan sumpah serapahnya, hanya karena kita tidak mau mengikuti paham-paham sekular dan liberal Barat.

    Jika paham multikulturalisme semacam ini yang dijadikan acuan untuk dipeluk umat beragama di Indonesia, maka alangkah kelirunya penelitian Litbang Departemen Agama tersebut. Dalam laporan penelitian setebal 24 halaman ini, kita juga mendapati sejumlah indikator yang aneh, yang dijadikan sebagai parameter untuk menilai kualitas pemahaman dan sikap ”multikulturalisme” para dai, apakah sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik.

    Misalya, hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemahaman para dai terhadap nilai-nilai multikulturalisme pada dimensi kesetaraan dinilai ”cukup baik”, karena para dai itu percaya bahwa ada agama lain yang merupakan agama samawi dan meyakini bahwa Yahudi dan Kristen sekarang ini adalah ahlul kitab.

    Kita tidak mempersoalkan hasil penelitian ini. Tapi, mengapa indikator yang dipilih adalah hal-hal semacam itu? Bagi Muslim, maka tidak ada salahnya jika meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama samawi. Begitu juga soal pandangan tentang Ahlul Kitab. Banyak sekali pandangan ulama tentang masalah ini. Jadi, sangat naif untuk menilai seseorang dai itu berpaham multikulturalis atau tidak berdasarkan pemahamannya terhadap agama samawi dan Ahlul Kitab.

    Pada bagian hasil penelitian tentang ”Perasaan Da’i terhadap Nilai-nilai Multikultural” ditemukan, bahwa tidak sampai seperempat dari jumlah dai yang menjadi responden dalam penelitian ini yang memiliki perasaan terhadap nilai-nilai multikultural yang cukup baik sampai baik. Para dai yang diteliti ternyata merasa kurang nyaman bertetangga dengan orang yang berbeda agama, tetapi cukup baik nilai mereka dalam soal kesenangan berteman dengan orang yang berbeda agama. Para dai itu rata-rata juga merasakan perlunya UU Penyiaran Agama untuk mengurangi konflik antar umat beragama. Mereka juga rata-rata tidak suka jika penganut agama lain menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama.

    Pada bagian ”Kecenderungan Perilaku Da’i terhadap Nilai-nilai Multikultural” ditemukan hasil yang buruk dalam beberapa hal berikut: (1) dalam soal penerimaan terhadap perkawinan berbeda agama, (2) penerimaan terhadap orang yang berbeda agama untuk mengajar anak di sekolah, (3) penerimaan terhadap orang yang berbeda agama dalam melakukan kegiatan di daerah Muslim, dan (4) penerimaan terhadap orang yang berbeda agama untuk membangun rumah ibadah di daerah Muslim.

    Diantara kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah: ”Ketidakpahaman dan ketidaknyamanan para dai terhadap nilai kesetaraan berpengaruh pada kecenderungan penerimaan dai terhadap nilai kesetaraan. Walaupun mereka cenderung akan berperilaku setara dengan cara menerima orang yang berbeda agama dengan cara berteman dan bertetangga, tetapi mereka tidak akan menerima perkawinan berbeda agama. Mereka cenderung akan berperilaku adil dalam hal memberikan kesempatan kepada orang yang berbeda agama mengeluarkan pendapat, tetapi cenderung tidak akan memberikan kesempatan kepada teman lain yang berbeda agama untuk bersama-sama melakukan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Bahkan, cenderung akan menolak orang yang berbeda agama mengajar anak mereka di sekolah, orang yang berbeda agama mengadakan kegiatan di daerah muslim dan orang yang berbeda agama membangun rumah ibadah di daerah muslim. Mereka juga cenderung tidak akan menghargai orang yang berbeda agama. Karena itu, mereka tidak akan mendoakan orang yang berbeda agama untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan serta tidak akan mengucapkan selamat kepada orang yang berbeda agama pada saat mendapat kegembiraan.”

    Terhadap fenomena rendahnya pemahaman dan sikap multikulturalisme para dai, maka direkomendasikan (1) agar disosialisasikan kepada para dai tentang materi-materi hubungan antar agama yang didasarkan pada ayat-ayat al-Quran yang mengandung penekanan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan, misalnya penggunaan istilah ahli kitab (ahl al-kitab) yang digunakan al-Quran antara lain sebagai ungkapan penghargaan yang tinggi karena mereka berpegang pada ketuhanan yang monoteistik, (2) Ketidaknyamanan para dai bertetangga dengan orang yang berbeda agama berkaitan erat dengan pemahaman mereka terhadap nilai kesetaraan. Untuk merubah ketidaksukaan betetangga dengan orang yang berbeda agama, para dai perlu diyakinkan bahwa Islam tidak melarang untuk bertetangga dengan orang yang berbeda agama. (3) Kecenderungan perilaku dai terhadap nilai-nilai multikultural yang tergolong kurang baik diperlukan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat interaksi antara pada dai dan orang-orang yang berbeda agama dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

    Apa pun hasil penelitian ini, kita melihat, tampaknya saat ini, untuk menentukan seorang dai itu baik atau buruk sudah digunakan parameter baru, yakni parameter keimanan para dai terhadap paham ”Multikulturalisme”; dan bukan lagi menggunakan parameter: ”Syar’iy atau tidak Syar’iy”, ”Halal atau Haram”, ”Haq atau Bathil”, ”Bid’ah atau Sunnah”, ”Iman atau Syirik”. Jika demikian halnya, ini sama saja telah memberhalakan paham ”Multikulturalisme”.

    Sebagai cendekiawan, seyogyanya para peneliti tidak terburu-buru menerima begitu saja paham-paham baru – seperti Multikulturalisme – tanpa menilainya dengan standar pandangan hidup Islam (Islamic worldview). Menyimak indikator-indikator yang digunakan untuk meneliti tingkat ”kemultikulturalan” seorang dai, tampak jelas, paham ini memang justru bermasalah. Jadi, semestinya Islam-lah yang menilai paham Multikulturalisme. Bukan sebaliknya, Islam dan kaum Muslim justru dinilai dengan kacamata Multikulturalisme. Wallahu a’lam.

  3. oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi

    Isu aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia sepertinya belum berakhir. Isu ini semakin “memanas” setelah MUI mengeluarkan fatwa sesat atas aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang “diasuh” oleh Ahmed Moshaddeq. Bukan hanya itu, MUI pun mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Dimana setiap aliran yang terkena salah satu poin (kriteria) tersebut, secara otomatis dinyatakan “sesat”.

    Namun, seperti biasa, yang paling sewot adalah para aktivis liberal. Adalah Guntur Romli, seorang aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) yang mencoba untuk ‘mementahkan’ keputusan dan fatwa MUI tersebut. Lewat tulisannya di Jawa Pos dia menyatakan bahwa fatwa sesat yang dikeluarkan MUI adalah “sesat”. Dengan bahasa lain, MUI, yang nota bone kumpulan ulama itulah yang justru “sesat”.

    Dalam tulisannya itu, Guntur menuduh bahwa MUI hanya melakukan “penyesatan” dan “pengkafiran”, bukan melakukan bimbingan. Artinya, Guntur menolak fatwa MUI dan mendukung aliran sesat yang muncul dan berkembang di Indonesia. Saya ‘hampir’ menyimpulkan bahwa setiap orang yang mendukung aliran sesat juga “sesat”. Penolakan Guntur berdasarkan argumentasi yang terkesan dibuat-buat.

    Guntur menulis:

    “Kriteria penyesatan versi mereka harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah dan etika dakwah Islam. Dalam akidah Islam, hak pengimanan dan penyesatan hanya milik Allah. Ketika wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terhenti dengan meninggalnya Nabi, semua orang atau kelompok memiliki derajat yang sama, yaitu berusaha memahami wahyu tersebut.”

    Ini adalah argumentasi yang sangat rancu. Justru yang dilakukan oleh aliran sesat itu malah melanggar konsep Al-Qur’an dan Sunnah. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi (khatam al-nabiyyin) (Qs. Al-Ahzab [33]: 40).

    Aliran mana pun yang mengaku memiliki “nabi baru” atau “nabi yang lain” selain Nabi Muhammad SAW maka alirannya sesat, tidak benar. Saudara Guntur mungkin lupa bahwa dia juga pernah bersyahadat bahwa, “Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah”. Apakah kesaksian ini akan dilanggar gara-gara membela “kebebasan berpikir” yang “kebablasan”? Atau, jangan-jangan dia belum pernah mengucapkannya? Wallahu’alam

    Dalam sahih al-Bukhari-Muslim diceritakan bagaimana malaikat Jibril mengajarkan rukun iman kepada Nabi SAW di depan para sahabatnya. Malaikat Jibril juga mengajarkan rukun Islam kepada kita. Islam itu pondasinya ada lima: [1] Syahadat; [2] Shalat; [3] Puasa; [4] Zakat; dan [5] Haji. Jika ada aliran yang menyatakan bahwa shalat, puasa, zakat, dan haji tidak wajib, maka aliran ini “sesat”. Juga, jika aliran yang memiliki syahadat yang menyimpang berarti sudah keluar dari koridor Islam. Yang membela aliran ini, justru dia yang layak dicap sesat. Yang menarik, di saat si pelaku menyatakan diri sudah bertobat, justru yang rebut para pembela. Bukankah dia lebih sesat dari yang dibelanya itu?!

    Guntur juga menulis:

    “Derajat mereka hanya sampai pada pencarian kriteria “benar dan salah” dalam menentukan ajaran agama, tidak sampai pada derajat mengetahui “iman dan kafir”. Wilayah “benar dan salah” adalah lahan manusia yang menjadi bidang garapan “ijtihad”, yakni usaha manusiawi yang sungguh-sungguh untuk memahami. Dalam hal itu pun, hakikat kebenarannya masih sampai pada tahap “kebenaran manusiawi”. Bukan “kebenaran ilahi”.”

    Kalangan liberal sering kali menggunakan bahasa-bahasa dan istilah berbelit-belit. Jika sepintas, kelihatannya indah dan masuk dalam akal. Padahal dalah masalah aqidah, sudah jelas dan tidak berbelit-belit. Hukum benar dan salah itu jelas. Haq dan batil juga jelas. Halal dan haram juga jelas.

    Mungkin Guntur sangat ‘geram’ kepada pendapat dan fatwa MUI. Sehingga dia menulis dengan “membabi-buta”.

    Ia menyarankan agar MUI hanya boleh menyelidiki apakah aliran-aliran sesat itu “benar atau salah”. MUI tidak boleh menyatakan “iman dan kafir”. Lalu apa gunanya Allah menjelaskan sifat-sifat orang munafik, orang-orang kafir dan orang-orang beriman jika tidak untuk diketahui?

    Kaum liberal selalu menonjolkan karakteristik mereka bahwa segala sesuatu itu masih “nisbi” (relatif), karena itu, hal-hal yang sudah jelaspun, dianggap boleh “diijtihadi” lagi. Dengan kata lain, firman Allah pun, masih belum dianggap final.

    Pewaris Nabi

    Dalam Islam, kedudukan ulama sangat dijunjung tinggi dan dihargai. Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan pernah mengatakan, wajib hukumnya memuliakan ulama Muslimin karena mereka adalah pewaris para nabi. Makan, kata beliau, barangsaiapa yang meremehkannya, mereka termasuk meremehkan kedudukan dan warisan yang mereka ambil dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam serta meremehkan ilmu yang mereka bawa. (Al-Ajwibah Al-Mufidah, hal. 140).

    Dalam Al-Quran surat al-Fathir:32, Allah berfirman, “Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba kami.” (Fathir: 32)

    Siapa yang “yang terpilih” itu?, Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, mereka adalah para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memperkuat dengan mengatakan, “Ayat ini sebagai syahid (penguat) terhadap hadits yang berbunyi Al-’Ulama waratsatil anbiya’ (ulama adalah pewaris para nabi).” (Fathul Bari, 1/83)

    Kalangan liberal dan orang-orang seperti Guntur, selalu ingin berusaha menghilangkan otoritas keilmuan para ulama. Karena semuanya, menurut mereka, nisbi. Tidak ada yang valid dan final. Kebenaran pun kebenaran nisbi menurut mereka sendiri.

    Kalau pendapat para ulama itu semuanya kita masukkan dalam ‘keranjang’ sampah. Dan semua orang harus mengikuti pendapat aktivis liberal yang cenderung menisbikan sesuatu alias alias relatif, lalu pendapat yang mana yang harus diikuti?.

    Sampai detik ini kita tidak pernah membaca bahwa mereka berijtihad bahwa akan ada nabi baru selain Nabi Muhammad SAW. Mereka malah berijma‘ bahwa orang yang mengaku “nabi” adalah kafir, keluar dari Islam. Nabi-nabi palsu sejak zaman Nabi SAW pun diperangi. Musailamah al-Kadzdzab adalah bukti konkret dalam kasus ini. Itu di jaman Nabi.

    Anehnya, Guntur mengakui dalam tulisannya: Syariat hanya bisa menghukumi hal-hal yang tampak, di sinilah sabda Nabi menemukan konteknya: nahnu nahkumu bi al-dlawahir wallahu yatawalla al-sara’ir –“kita (manusia) hanya bisa menghukumi yang lahiriah dan hanya Allah yang bisa menguasai yang batiniah.”

    Benar sekali! MUI pun hanya mengkhumui yang zahir, bukan yang batin. Karena secara lahir aliran sesat itu sesat, maka dia disesatkan. Kenapa mesti diributkan?. Penulis pun boleh menghukumi saudara Guntur ini. Karena Anda membela aliran sesat –secara zahir—maka Anda juga sesat–secara zahir. Masalah batin, kita serahkan kepada Allah.

    Tapi ingat, bahwa 10 kriteria sesat yang dikeluarkan MUI tidak bertentangan dengan rukun Islam. Jadi tidak ada alasan bahwa kriteria itu akan menutup “pintu dialog” versi Guntur. Abu Bakar pun tidak mau berdialog dengan Umar ibn al-Khatthab ketika banyak orang munafik yang menolak mengeluarkan zakat. Mereka malah diperangi.

    Salah Faham

    Ada kesalah-fahaman yang cukup berbahaya dari gaya berpikir orang seperti Guntur dan kaum liberal lainnya. Dalam tulisannya dia menyatakan: “Namun, dasar tersebut tidak menjadi pijakan kriteria sesat itu.

    Dalam poin kesepuluh kritertia MUI tertulis, bagi mereka, kriteria kelompok sesat adalah “mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya” .

    Hakikat poin itu masih membuka kesempatan boleh “mengafirkan sesasama Muslim dengan dalil syar’i”. Padahal, yang seharusnya ditradisikan adalah larangan mengafirkan sesama Muslim meskipun bersenjata dalil syar’i karena selama ini tidak ada pengafiran tanpa digunakannya dalil syar’i. Misalnya, Khawarij yang mengafirkan Imam Ali Ra. Mereka mengunakan dalil-dalil syar’i, mengutip ayat-ayat Al-Quran dan Hadis.”

    Di sini, kelihatannya Guntur kurang paham, jangankan soal mengaku Nabi, orang yang pergi ke dukun saja Nabi sudah mengkafirkan pelakunya. Man ata kahinan, wa shaddaqahi bima yaqul, faqad kafara bima unzila ‘ala Muhammad (Siapa yang mendatangi seorang dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad) [HR. Muslim].

    Dalam riwayat lain disebutkan ‘arrafan’ (mendatangi orang pintar). Konon lagi yang mengaku sebagai “nabi”. Ini logika apa?! Khawarij memang mengkafirkan Imam Ali lewat dalil-dalil syar‘i. Tetapi dalil-dalil itu dipahami secara terbalik, diplintir sedemikian rupa agar sesuai dengan hawa nafsunya. Oleh karena itu, Imam Ali menyatakan, “Kalimatul haqqi yuradu biha batil” (Kata yang benar, tetapi maksudnya busuk (batil)). Ini sama dengan Mirza Ghulam Ahmad, pencentus Ahmadiyah. Dia juga menggunakan dalil syari‘i ketika mengaku sebagai “nabi”.

    Firman Allah dalam surah al-Shaff (Qs. 61: 6) diklaim mendukung ‘kenabiannya’. Kata “Ahmad” dalam surah itu ditafsirkan sebagai “Ahmad” dirinya.

    Padahal itu adalah nubuwat dari nabi ‘Isa as., yang meramalkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Tentu saja maksud Mirza sangat baik, tapi tetap batil. Tidak dapat dibenarkan.

    Penulis kira, mendukung sebuah pemikiran dan aliran pun kadang harus cerdas. Jika tidak, kita malah terjebak dalam ambiguitas pemikiran. Bukan hanya itu, kita juga justru akan terjebak dalam pengkafiran pihak lain. Wallahu a‘lamu bi al-shawab. []

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s