Undangan : Diskusi Kebebasan Beragama (Gratis)


Menurut catatan Institute for Democracy and Peace sepanjang tahun 2007 terdapat 185 tindak kekerasan terhadap keyakinan/agama tertentu. Sementara, menurut Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menjelaskan bahwa kekerasan lebih banyak menimpa kelompok dibanding individu, jumlahnya 32 kelompok (Jawa Pos,24/12). Dua data ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama di negeri ini masih menjadi barah mewah yang tak kunjung bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah, mantan presiden KH. Abdurrahman Wahid menilai gagal pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla (23/12). Penilaian tersebut tentu tidak mengada-ngada mengingat masih banyaknya kasus yang menodai kebebasan beragama yang telah di jamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) .

Bentuk penodaan terhadap kebebasan beragama bukan saja menimpa terhadap pemeluk agama diluar islam, tetapi justru terbanyak di internal umat islam. Munculnya sejumlah aliran di luar maenstream  seperti Ahmadiyah, al-Qiyadah dan lain sebagainya bukan serta merta menghadirkan pluralitas keyakinan, tetapi justru memunculkan kekerasan baik fisik maupun psikologis.

Faktor lahirnya kekerasan tersebut tidak saja di dorong oleh ketidakdewasaan beragama dan ketidaksiapan menerima yang lain (al-akhar), tetapi lebih banyak dipicu oleh lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Memang, sebagaimana penjelasan MUI, dalam setiap bahwa fatwa yang dikeluarkan selalu disertakan seruan larangan melakukan kekerasan, akan tetapi pelabelan sesat atau kafir terhadap suatu kelompok tertentu ditengah masyarakat yang cenderung eksklusif dan intoleran sama halnya dengan menyulut api. Setelah mengeluarkan fatwa, MUI berupaya selalu sembunyi tangan dengan berdalih bahwa kekerasan terjadi tidak disebabkan oleh fatwa MUI.

Sejauh ini, argument MUI untuk mengeluarkan fatwa sesat kepada suatu kelompok selalu berkisar kepada : menjaga kemurnian aqidah islam dan menjaga stabilitas kerukunan umat beragama. Akan tetapi, dengan mata telanjang sangat terlihat jelas betapa kekerasan selalu terjadi ketika fatwa sesat dikeluarkan. Adakah fatwa sesat yang tidak berbuntut kekerasan. Jawabannya tidak ada. Sebab, fatwa sesat sendiri adalah bentuk kekerasan psikis yang mendorong munculkan kekerasan fisik. Untuk menyerang kelompok yang memiliki keyakinan minoritas mendapat justivikasinya melalui fatwa MUI.

Lalu, bagaimana dengan tahun 2008? Akankah kekerasan dan pemasungan kebebasan beragama masih menjadi tontonan menarik dimasa-masa mendatang, ataukah bangsa Indonesia semakin dewasa dalam beragama? Dan, bagaimana mestinya menyipaki perbedaan keyakinan, aliran dan agama? Haruskah dengan kekerasan dengan alas an menumpas kemungkaran atau dengan cara yang lebih santun?

Kesemuanya itu akan didiskusikan pada Seminar Sehari “Prospek Kebebasan Beragama di Indonesia; Belajar dari Masa Lalu”, yang diadakan atas kerjasama Reform Project (RePro) dengan Community for Religion and Social engineering (CRSe) dan Senat Fakultas Ushuluddin, pada Selasa 12 Februari 2008 di Ruang Theatrical Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga jam 08.00 sampai 13.00

narasumber :

  1. Dr. Lutfi Assyaukanie (Koordinator Jaringan Islam Liberal, JIL)
  2. Dr. Farsijana Aderney Risakota (Aktivis HAM)
  3. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin (Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Hatim Gazali (08174121513)

Iklan

3 thoughts on “Undangan : Diskusi Kebebasan Beragama (Gratis)”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s