Menyikapi Godaan Politik


Oleh Jamal Ma’mur Asmani

NUBANYAKNYA tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang maju dalam arena pemilihan gubernur (pilgub) ditanggapi serius oleh para tokoh puncak organisasi massa itu. Pertemuan Rais Syuriyah se-Jateng di Pati bersama Rais Am Syuriah PBNU, Kiai Sahal Mahfudh, Sabtu (23/2/2008) ini juga dalam rangka membahas masalah tersebut.

Di antara tokoh NU yang maju dalam pilgub adalah Moh Adnan (Ketua PWNU Jateng), Saifullah Yusuf (Ketua Umum GP Anshor), Ali Mufiz (Gubernur Jateng sekarang dan mantan salah satu ketua PWNU Jateng; namun belum mendapat tempat karena PDIP tidak mencalonkannya), dan Ali Maschan Moesa (yang baru diperebutkan oleh sejumlah partai politik).Atas kenyataan itu, organisasi pun memberikan sanksi; namun ternyata sanksi yang diberikan NU dirasa sangat ringan, karena hanya sekadar nonaktif, sehingga tokoh-tokoh itu bisa menjabat lagi setelah tidak jadi (terpilih).

Menurut Gus Mus (2006), politikus NU memang sulit untuk bersatu sejak dulu. Partai politik (parpol) lebih mendominasi dan menghegemoni frame thingking dan aksi-aksi politiknya ketimbang falsafah NU-nya. Akibatnya, angin perpecahan sangat mudah merasuki tubuh politikus NU, dalam masalah-masalah sepele, apalagi masalah prinsip.

Faktor Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menurut berbagai sumber sering bertindak otoriter dan sentralistik, juga menjadi salah satu sebab perpecahan itu. Gus Dur memang sudah waktunya undur diri, menarik diri dari kontestasi dan konstelasi politik praktis. Ia harus memosisikan diri sebagai begawan politik NU dan bangsa Indonesia agar mampu memberikan advice dan guidance-nya bagi soliditas dan solidaritas NU dan para politikusnya.

Tarikan Politik Praktis

Mengapa NU selalu sulit menghindari tarikan politik praktis ? Syamsuddin Haris (1994) melihatnya dari empat faktor. Pertama, ketidakjelasan arah Khitah 1926 sendiri. Seperti yang bisa disaksikan, selama kembali ke khitah tidak begitu tampak perbedaan mendasar antara NU pra dan pascakhitah.

Kedua, merosotnya karisma para ulama, khususnya lembaga syuriyah, menyusul wafatnya para kiai sepuh paling berpengaruh seperti KH As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), KH Achmad Shiddiq (Jember), dan KH Ali Maíshum (Krapyak, Yogyakarta). Padahal, syuriyah bukan sekadar pembimbing spiritual bagi NU, melainkan juga pemberi legitimasi atas segala kebijakan-kebijakan yang diambil lembaga tanfidziyah.

Ketiga, pluralisasi orientasi politik maupun kultural yang makin berkembang di lingkungan NU. Seperti tercermin dalam Pemilu 1992, massa NU menyebar tidak hanya di Golkar dan PPP, tetapi juga di PDI. Itu memang salah satu implikasi keputusan kembali ke “Semangat 1926” sebagai organisasi keagamaan.

Keempat, ideologi Sunni yang dianut NU memungkinkan berlangsungnya perubahan tingkah laku politik. Pandangan serbafikih yang dianut NU menganggap bahwa perubahan sikap dan perilaku tidak menjadi persoalan sepanjang perubahan itu dalam rangka kemaslahatan yang lebih besar.

Kesulitan menyapihkan NU dari dunia politik praktis itulah, yang harus disikapi oleh semua pihak, khususnya para petinggi organisasi dengan mencari jalan keluar terbaik demi kebaikan nahdliyin (warga NU) yang rata-rata emosional-subjektif sehingga mudah diprovokasi oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan fragmentasi, segmentasi, dan polarisasi sosial yang sangat tajam.

Parameter Khitah

Khitah adalah parameter NU dalam melangkah di semua sektor, di antaranya politik. Khitah meniscayakan NU untuk lebih intensif dan ekstensif memberdayakan aspek kemasyarakatan dan kebangsaan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dakwah, sosial, maupun politik kebangsaan.

Untuk bisa efektif merealisasi program mulia itu, dibutuhkan kesungguhan, keuletan, konsistensi, dan kontinuitas. Sirkulasi sumber daya manusia (SDM) dan manajemen profesional terbuka menjadi prasyarat utama.

Dalam konteks itu, dengan jelas khitah menjelaskan bahwa pengurus NU yang aktif tidak boleh masuk dalam arena politik praktis, karena nama NU akan dikorbankan demi kepentingan dan ambisi pribadi yang tidak berkesudahan.

Dalam konteks itu, banyak pengurus NU struktural terlibat dalam konstelasi politik praktis, namun tak ada sanksi administrasi apa pun karena manajemen NU masih kurang profesional. Artinya, jika yang bermain itu orang-orang yang punya kekuatan struktural, maka sulit bagi warga NU untuk memperingatkan dan melengserkannya.

NU lebih memilih politik kebangsaan, yaitu ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa tanpa harus terikat dalam institusi formal birokrasi. Keterlibatan NU dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan optimalisasi Laskar Hizbullah dan Sabilillah, membangun masyarakat lewat pesantren, memberdayakan ekonomi masyarakat bawah lewat syirkah al-inan yang dipelopori KH Hasyim Asy’ari, adalah bukti konkret partisipasi aktif dalam wilayah sosial ekonomi kerakyatan.

NU didirikan selain sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktifivas kelompok reformis dan modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik, Syarikat Islam (SI), dan kelompok antimazab pada saat itu, juga untuk memberdayakan masyarakat bawah.

Menurut Kiai Sahal Mahfudh (2004), motivasi pendirian NU ada dua macam. Pertama, aspek keagamaan, yaitu mempertahankan pola bermazhab di saat kelompok modernis (Muhammadiyah) mengharamkan TBC (tahayul, bidah, dan churafat) yang banyak ditujukan ke warga NU dan mengkritik pola bermazab yang dianggap sebagai biang keladi kemunduran dan stagnansi pemikiran dan gerakan umat Islam.

Kedua, aspek pemberdayaan ekonomi. Tidak ada motif politik berdirinya NU. Membawa NU dalam konstelasi politik praktis, adalah mencerabut NU dari motif berdirinya. Itu jelas penyimpangan terhadap khitah yang sudah susah payah ditegakkan kembali pada 1984 di Situbondo.

Untuk menegakkan Khitah NU, ada aturan baru yang harus ditaati oleh pengurus, yakni kontrak khitah, yaitu pengurus tidak boleh bermain dalam politik praktis. Jika masuk dalam politik praktis, sanksinya adalah diberhentikan, tidak sekadar nonaktif dalam kepengurusan yang kontraproduktif bagi dinamika NU.

Selain itu, NU juga sudah mempunyai lembaga khusus bernama Komisi Politik untuk menetralisasi dampak negatif politik bagi NU. Ada beberapa peran yang diharapkan dari komisi tersebut. Pertama, sosialisasi warga NU sampai ke pelosok desa tentang kembalinya NU ke khitah, lewat turun ke bawah (turba) langsung, membagi pamflet, brosur, dan iklan di media cetak/elektronik, dan sejenisnya. Isi khitah tersebut adalah NU secara langsung maupun tidak langsung sama sekali tidak berhubungan dengan parpol mana pun.

Kedua, mengimbau kepada politikus NU untuk menghindari segala macam agitasi, provokasi, dan klaimisasi. Politikus NU diimbau untuk tetap ber-akhlaqul karimah, mengedepankan kejujuran, program prorakyat, dedikasi dan akuntabilitas publik, real action pada pemberdayaan ekonomi, kalau sudah jadi tidak melupakan konstituen, sering turba menyerap aspirasi dan memperjuangkannya, serta melakukan introspeksi, evaluasi, dan proyeksi ke depan.

Ketiga, sebagai forum yang menampung aspirasi warga NU tentang perilaku politikus, prestasinya, usulan program, dan sebagainya. Forum itu nanti bisa menjadi forum komunikasi lintas, antara warga NU dengan partai, antara pengurus NU dengan partai, atau antara warga dengan pengurus dan partai sekaligus. Warga NU akan merasa “diorangkan”, dihargai eksistensi dan partisipasinya dalam forum itu.

Keempat, tidak menggunakan apa pun yang berbau NU, karena akan mengorbankan reputasi lembaga NU. Dengan tugas itu, Komisi Politik NU dapat menetralisasi konflik internal yang bisa muncul dari ekses negatif politik praktis.(68)

–– Jamal Ma’mur Asmani, pengamat ke-NU-an dan Pengurus Harian RMI Pati.

Suara Merdeka, 23 Februari 2008

One thought on “Menyikapi Godaan Politik”

  1. Sebuah nalar yang amat urgen untuk diperhatikan. Terutama bagi mereka yang kini tengah mencoba-coba untuk bermain-main dengan politik. Terlebih bagi mereka yang kini tengan menjabat di struktural.

    Patut disadari bersama pula bahwa hasrat kuat dalam perpolitik adalah hak kita. Hak sebagai warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih.

    NU yang dengan solid memegang deklarasi “Kembali ke Khittah” sejak 1984 perlu mendapat acongan jempol. Namun, konsistensi dari para pembersar di tubuh NU patut dipertanyakan.

    Apakah sekadar untuk membesarkan diri masing-masing? Atau masing menginginkan negeri ini jaya. Menjadikan NU sebagai penentu ajar perjalanan bangsa kita Indonesia tercinta.

    Trim’s!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s