Renegosiasi Politik, Agenda Demokrasi dan Gerakan Mahasiswa di Pemilu 2004

Perjuangan mahasiswa dalam menggulirkan gagasan reformasi menuju negara Indonesia yang demokratis ternyata belum pernah mengerucut pada alur yang jelas. Bahkan, gerakan mahasiswa sejak era Soekarno sampai sekarang hanya mampu menjatuhkan rezim dan menggulirkan era baru. Sedangkan perubahan dalam pengertian yang mendalam, mendasar dan substansial belum pernah terwujud.

Gerakan mahasiswa tahun 1998 adalah contoh yang sangat dekat. Mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control justru terjebak pada euforia ketika Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari kursi kepresidenan (21 Mei 1998) -salah satunya-karena desakan dan tuntutan mahasiswa. Perubahan secara mendasar dan mendalam sebagaimana cita-cita reformasi sampai detik ini masih belum bisa berwujud.

Fenomena tersebut setidaknya memberi warning bagi mahasiswa untuk melakukan reformulasi baru terhadap gerakan mahasiswa, khususnya menjelang pemilu 2004. Sehingga kegagalan dan kegagapan tidak terulang kembali.

Kini, menjelang pemilu 2004, gerakan mahasiswa justru terpecah dan terfragmen dalam kepentingan elit (patron). Gerakan mahasiswa yang seharusnya menjadi kekuatan untuk berteriak lantang dan melakukan perubahan secara mendasar justru larut dalam kepentingan elit politik tertentu. Sehingga Gerakan mahasiswa secara padu dan menyeluruh sebagaimana tahun 1998 sangat sulit terjadi.

Seharusnya, gerakan mahasiswa tidak larut dalam kepentingan elit politik, tetapi justru harus membenahi kekurangan dan merumuskan kembali gerakan mahasiswa kedepan. Sebab, gerakan mahasiswa dalam menggulirkan gagasan reformasi (1998) menuju negara Indonesia yang demokratis masih belum muncul.

Pada kondisi yang semacam ini jika mahasiswa sebagai elemen yang dianggap netral serta memiliki komitmen dan posisi strategis untuk mendorong perubahan dan melakukan kontrol terhadap kinerja elit dibiarkan berlarut-larut terfragmentasi dalam kelompok kepentingan elit maka kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa akan luntur. Jika demikian halnya mahasiswa tidak lagi akan memiliki legetimasi yang cukup kuat dari rakyat untuk mengemban amanat dalam mendorong terwujudnya perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu siapa lagi yang bisa dipercaya oleh rakyat dalam memperjuangkan nasib mereka dan masa depan bangsa.

***

Dalam sejarahnya gerakan intelektual mahasiswa di Indonesia juga mengalami dinamika dengan fase dan bentuk-bentuk gerakan yang terperincikan sebagai berikut : Pertama, dengan mendirikan organ jurnalis dengan menerbitkan Koran, surat kabar, ataupun selebaran bertemakan ekonomi dan politik yang substansinya mengecam kekejaman kaum penjajah (1908-1926). Kedua, melalui club-club studi dan perjuangan partai dalam Volkstrad (1926-1942).

 Ketiga, dengan membangun komunikasi antar asrama mahasiswa, dengan elemen-elemen dan individu pergerakan lain (1942-1949). Keempat, terlibat perang revolusioner (1946-1949). Kelima, memunculkan organisasi mahasiswa yang sebenarnya underbauw dari partai politik, yang kemudian memunculkan organisasi mahasiswa seperti KAMI, KAPPI dan seterusnya (1949-1966).

Keenam, perpecahan gerakan mahasiswa karena ikut dalam koorporatisme orde baru dan masuk ke parlemen, dan ada yang tetap setia digaris massa dan gerakan ekstra parlemen ( Dewan Mahasiswa {DEMA} ) yang kemudian melawan ORBA dengan isu anti modal asing, Golput, Korupsi, ASPRI Presiden (MALARI) (1966-1970-1980). Ketujuh, polarisai bentuk gerakan menjadi LSM, Pers Kampus, dan komite rakyat (1980-1990).

Kedelapan, muncul dalam bentuk komite aksi, hingga booming gerakan mahasiwa pada penurunan Soeharto (20 Mei), (1990-1998). Kesembilan, polarisasi gerakan mahasiswa, ikut dalam konflik elit politik (Pro dan Kontra) dan ada yang tetap setia bersama rakyat baik secara isu maupun gerakan (1998-sekarang).

Renegosiasi Politik

Pemilu 2004 tidak akan menghasilkan apa-apa. Pemilu mendatang hanya akan melahirkan kaum elit dan warna politik yang tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebab sistem yang dibangun sangat diskriminatif.

Sikap politik BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Jawa Tengah-Jogjakarta pada seminar dan lokakarya yang bertajuk “Konsolidasi Gerakan Mahasiswa Menghadapi Pemilu 2004” di Kudus (23/10) serta pertemuan BEM Se-Indonesia di Malang pada akhir Obtober kemaren.

Ada delapan sikap politik dari pertemuan di Kudus. (1) BEM Jawa Tengah-DIY pesimis terhadap pemilu 2004 akan menjadi ruang demokratisasi politik dan manifestasi dari kedaulatan rakyat, (2) Pemilu 2004 tidak akan menghasilan sistem pemerintahan yang demokratik dan berwatak kerakyatan, (3) Pemilu 2004 hanya sebagai daur ulang politik dalam rangka meraih legitimasi baru dari rakyat oleh elit-elit lama

Keempat, Pemilu 2004 bukan solusi bagi krisis kebangsaan dan kesejahteraan rakyat, (5) adanya celah dalam Undang-Undang Pemilu untuk dimainkan dan dimanipulasi oleh partai politik tertentu, (6) Seluruh perangkat legislasi Pemilu 2004 diarahkan hanya pada upaya pemenangan partai politik besar, (7) rawannya money politic, (8) terjadinya pembodohan dan eksploitasi terhadap hak-hak politik rakyat.

Karena itulah, BEM Jawa Tengah-DIY dan BEM Se-Indonesia di Malang menawarkan adanya “Renegosiasi Politik”. Yakni adanya kontrak sosial dan konsesi politik antara elit politik dengan rakyat. Renegosiasi politik antara rakyat sebagai pemilik sah dengan partai-partai politik dan para calon legislatif dan eksekutif bertujuan untuk memperhatikan dan mendesakkan kepentingan rakyat terhadap elit politik di negeri ini. Dan, bagi penulis sikap politik semacam itu sangat taktis dan strategis dalam konteks Pemilu 2004.

Sebab, bagaimanapun Pemilu 2004 tetap berlangsung. Adanya kekuatan-kekuatan tertentu untuk menggagalkan Pemilu 2004 hanya akan menjadi “kerikil kecil” bagi Pemilu 2004. Meskipun persiapan-persiapan, mulai dari Undang-Undang, sosialisasi, mekanisme dan sebagainya masih belum maksimal dan jauh dari idealitas dan cita-cita demokratisasi Indonesia.

Renegosiasi Politik yang ditawarkan BEM Se-Indonesia itu diharapkan mampu menjadi solusi atas kebobrokan Indonesia yang berkepanjangan. Agitasi, kampanye partai politik yang seringkali membohongi dan memanipulasi suara akar rumput sudah saatnya dihentikan. Melalui Renegosiasi Politik ini diharapkan untuk menerobos keterjarakan (distance) elit politik dengan kepentingan rakyat. Karena itulah, bentuk kontrak sosial elit-rakyat harus hitam diatas putih (materai).

Konsekwensinya, jika suatu saat elit politik baik di legislatif maupun dieksekutif menyimpang dari kontrak sosial harus dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat. Sebab, ditangan rakyatlah sebuah kedaulatan berada.

Mengapa bukan golput sebagai jalan yang harus diambil oleh mahasiswa (BEM Se-Indonesia) yang belakangan ini ramai diperbincangkan?. Tentu saja, karena Golput bukanlah solusi untuk menjawab persoalan yang menimpa rakyat ini. Pemilu akan tetap berjalan sebagaimana adanya, sekalipun gerakan golput terus bergelinding dan rakyat berteriak kelaparan. Disinilah, Renegosiasi Politik menemukan momentumkan sebagai jalan terbaik untuk membangun demokrasi di negeri ini.Sementara, seruan golput sama sekali tidak signifikan dengan kondisi riil bangsa Indonesia.

Dimuat di Harian Suara Karya

Iklan

One thought on “Renegosiasi Politik, Agenda Demokrasi dan Gerakan Mahasiswa di Pemilu 2004

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s