Kampanye Di Kampus, Ironikah?

Tanggapan Buat Slamet Sutrisno

Tulisan Slamet Sutrisno, “Tak Logis, Kampanye di Kampus” pada harian ini (Bernas, 01/07) menarik untuk didiskusikan kembali. Secara tidak langusng, Sutrisno mengatakan bahwa kampanye di kampus adalah haram hukumnya karena bertentangan dengan Undang-Undang No 12 tahun 2003 tentang larangan kampanye di gedung pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Karena itulah, bagi Sutrisno, kampanye di kampus tidak bisa ditolerir adanya.

Memang, perihal kampanye dikampus masih tampak problematis dan dilematis. Pada satu sisi, apa yang diungkapkan oleh Sutrisno bahwa kampus (secara yuridis) adalah lembaga pendidikan sebagai wadah masyarakat ilmiyah tidak boleh digunakan untuk kampanye partai politik adalah benar. Kampus adalah wilayah ilmiyah, sementara politik atau kampanye adalah bersifat propagandis dan bertentangan dengan hakekat keilmuan.

Pada sisi yang lain, kampanye di kampus adalah salah satu bentuk pembelajaran politik bagi mahasiswa, sehingga ini merupakan kebutuhan dan sangat urgen bagi mahasiswa sebagai agent of change.Namun demikian, perlu disadari bahwa politik bukanlah sesuatu yang sakral bagi kalangan ilmiah. Paling tidak, partai politik merupakan sarana artikulasi gagasan. Memposisikan ranah politik dengan ranah keilmuan secara antagonistik adalah tindakan yang kurang arif dan perlu dikoreksi ulang. Sebab, banyak kalangan intelektual yang buta terhadap persoalan politik termarginalkan dari komunitas politik. Sehingga kalangan intelektual dianggap sebagai outsider dalam percaturan politik.

Apakah masyarakat politik secara otomatis lepas dari keilmuannya ? Tentu saja tidak.

Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari perjalanan politik Islam di Indonesia. Pada akhir dekade 1980-an, politik Islam merupakan sesuatu yang oleh negara harus diperlakukan bagaikan –meminjam istilah Mohammad Natsir—”kucing kurap”. Para aktivis politik Islam, dalam format dan langgam yang dimunculkan oleh generasi lama merupakan pihak-pihak yang kepada mereka negara menerapkan kebijakan domestikasi.

Dengan mind-set seperti itu, dan sumberdaya-sumberdaya sosial-ekonomi dan politik yang dimilikinya, negara berhasil menundukkan politik Islam secara politik, ideologi, dan intelektual. Singkatnya, politik Islam saat itu benar-benar terpinggirkan dalam segala aspek, lebih-lebih masalah politik. (Bahtiar Effendy, 2001)

Jika demikian halnya, maka melarang kampanye politik dikampus adalah salah satu bentuk domestikasi dan depolitisasi yang akhirnya mencerabutkan kalangan intelektual dari akar budaya-politik-sosial disekitarnya. Mahasiswa tidak memiliki ruang yang memadai untuk memainkan peran politik. Dan, pengetahuan yang di perolehnya pun tidak pernah mempunyai nilai guna bagi masyarakat. Inilah salah satu kesalahan dari banyak kalangan, termasuk Sutrisno yang menempatkan scince for science, bukan science for sosial. Sehingga, kampenya di kampus sekaligus berbentuk seminar, dialog dianggap contradictio interminis.

Science for social. Itulah yang kira-kira tepat dilakukan dalam konteks kekinian. Ilmu yang dipelajari dibangku kuliah seringkali tidak menemukan signifikansinya ditengah-tengah realitas sosial. Sebab, ilmu tersebut hasil ekspor dari luar yang tidak pernah dibumikan (pribumisasi pengetahuan) dalam aras yang sangat lokal. Indegenius knowledge yang didasarkan atas lokalitas budaya, sosial tertentu tidak pernah di apresiasi bahkan seringkali diposisikan sebagai mitos.

****

Seharusnya, kampanye dikampus tidak harus dilarang. Sebab, kita harus juga melihat nilai gunanya. Setidak-tidaknya ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari kampanye di kampus. Pertama, pendidikan politik bagi mahasiswa. Sejak diberlakukannya SK Menteri P dan K No. 0156/U/1978 tentang NKK-BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dengan jargon back to campus oleh Orde Baru merupakan langkah untuk memperkuat posisinya sebagai pemegang kekuasaan.

Mahasiswa yang memiliki kesadaran, kritisisme dibungkam sedemikian rupa dan tidak boleh mengikuti persoalan-persoalan politik. Hal ini menyebabkan mahasiswa sebagai agent of social change, agent of control tidak berfungsi apa-apa bagi negara. Bahkan, mereka (mahasiswa) terkadang menjadi sumber penjaga status quo. Mahasiswa ibaratnya seorang “tahanan kampus” yang harus mengikuti perintah-perintah atasan dan tidak boleh mengetahui dan mengikuti perkembangan politik. Ia harus taat dan tekun menuntut ilmu sembari melupakan apa yang terjadi disekelilingnya. Bahkan ada suatu anggapan bahwa mengikuti perkembangan politik (apalagi aktif didalamnya) merupakan salah satu indikasi kegagalan mahasiswa dalam menuntut ilmu. Mahasiswa hanya diposisikan sebagai man of analysis, bukan moral force atau apalagi political force. Jika demikian adanya, maka, melarang kampanye di kampus tidak lebih dari tindakan Orde Baru.

Kedua, kampanye secara ilmiyah. Jika selama ini, kampanye-kampanye dilakukan di tempat-tempat umum dengan propaganda dan janji-janji politik, kini seharusnya format kampenye harus dirubah. Sebab, kampanye seperti masa lalu sangat tidak mencerdaskan, dan hanya membangkitkan emosi massa, tetapi tidak secara intelektual. Akibatnya, banyak para elit politik setelah meraih kekuasannya lupa akan janji-janji politiknya disaat kampanye dan (ironinya) masyarakat juga seringkali sudah tidak ingat lagi. Hal ini disebabkan karena kampanye politik tidak besifat ilmiyah.

Kini, format dan kondisi semacam itu sudah harusnya kita tanggalkan. Dengan kampanye di kampus, para juru kampanye tidak lagi membius masyarakat (opium of society, sebuah istilah yang dipakai Marx untuk menggambarkan kegagalan agama) dengan janji-janji kosong, tetapi dituntut ilmiyah.

Politik bukan sesuatu yang tidak ilmiyah. Jika kampanye dikampus sebagi basis masyarakat ilmiyah dengan format semula (membius) tetap dilakukan oleh para juru kampenya (Jurkam), maka oreintasi kampenya untuk menyedot massa sebanyak-banyaknya tidak akan tercapai, kalau tidak jadi bahan tertawaan dan akan ditinggalkan. Bahkan kalau perlu, kampanye diluar kampus pun juga harus ilmiyah. Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya mencerdaskan bangsa dan membangun civil society.

Jika demikian, kampanye di kampus bukanlah sesuatu yang harus diharamkan. Tetapi, menjadi kebutuhan bersama. Misi pendidikan pada intinya adalah melakukan usaha sadar dalam pencerahan dan penyadaran masyarakat, maka pendidikan politik pun dikandung maksud untuk melakukan upaya sadar itu dalam pencerahan dan penyadaran pilitik masyarakat (Zainuudin Maliki, 2000).

Dus,yang menjadi kebutuhan saat ini bukan hanya kampanye di kampus, tetapi juga kampanye melalui tulisan ilmiyah di media massa baik lokal maupun nasional. Sebab, ada banyak manfaat yang akan diperoleh dari kampanye secara tertulis tersebut. Disamping dipaparkan secara ilmiyah, kampanye secara tertulis juga lebih efektif secara ekonomis dan segmen pembacanya pun lebih luas.

Itulah yang kira-kira tepat dilakukan dalam konteks kekinian. Ilmu yang dipelajari dibangku kuliah seringkali tidak menemukan signifikansinya ditengah-tengah realitas sosial. Sebab, ilmu tersebut hasil ekspor dari luar yang tidak pernah dibumikan (pribumisasi pengetahuan) dalam aras yang sangat lokal. Indegenius knowledge yang didasarkan atas lokalitas budaya, sosial tertentu tidak pernah di apresiasi bahkan seringkali diposisikan sebagai mitos.

Dimuat di Bernas, Selasa 8 Juli 2003

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s