Menjernihkan Kontroversi AKKBB vs FPI


Konflik antara Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Komado Laskar Islam (KLI) masih terus berlanjut. Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung) bukankah akhir dari perseteruan ini. Begitu pula dengan Munarman yang menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya tidaklah mengakhiri konflik ini.

Terkeluarkannya SKB 3 menteri ini tentu akan memunculkan ketidakpuasan pada kalangan-kalangan yang sedang berseteru. Bagi yang menolak Ahmadiyah, SKB 3 Menteri ini tidak punya ketegasan karena tidak membekukan apalagi membubarkan Ahmadiyah sebagaimana yang mereka tuntut selama ini. Sementara bagi yang membela Ahmadiyah, SKB 3 Menteri ini walaupun sekedar peringatan, merupakan bentuk intervensi negara dalam “menertibkan” keyakinan bangsa Indonesia.

Karena itulah, ke depan Ahmadiyah masih akan menjadi kontroversi, sekurang-kuranya antara AKKBB dengan FPI. Tentu banyak kalangan tak menghendaki perbedaan pandangan ini menjadi konflik sosial yang menelan korban jiwa diantara kedua belah pihak. Untuk itu, tidak memperkeruh suasana dan mencari solusi merupakan jalan yang mesti ditempuh. Aksi-aksi kekerasan mestinya tidak menjadi pilihan prioritas untuk menyelesaikan sebuah perbedaan.

Dalam konteks itulah, mendudukkan persoalan secara proporsional menjadi pilihan yang stragetis untuk memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak demi mengurangi korban perbedaan ini.

Teologi Yang Sama
Dalam amatan saya, antara aktivis AKKBB dan FPI secara teologis tidaklah berseberangan. Baik AKKBB ataupun FPI sama-sama tak mengakui adanya nabi setelah nabi Muhammad. Begitu pula dengan hal-hal teologis lainnya. Yang berbeda adalah cara penyikapan terhadap perbedaan keyakinan. FPI beserta sejumlah organisasi masyarakat yang mendukung menempuh jalan ekstrem dengan bermaksud membubarkan Ahmadiyah. Alasannya, penodaan terhadap akidah umat Islam. Karena itulah, banyak pihak menyarankan agar Ahmadiyah menjadi agama yang otonom, tidak “mengekor” kepada Islam.

Sementara, jalan yang dilalui AKKBB adalah cenderung mengakomodasi. Perbedaan teologis bukan berarti memiliki kewenangan untuk memberangus suatu kelompok tertentu. Karena, bagaimanapun, Ahmadiyah merupakan warga negara yang harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana warga negara lainnya, termasuk perlindungan keamanan dan hak berkeyakinan. Disini, AKKBB tak melihat perbedaan teologis sebagai alasan untuk menolak suatu keyakinan, tetapi justru membelanya atas dasar kemanusiaan.

Kesamaan teologis antara AKKBB dan FPI dalam memandang kerasulan Muhammad dan posisi al-Qur’an saya kira perlu dikedepankan. Sementara, cara-cara untuk menghadapi dan merespon perbedaan itu adalah hal yang bisa didiskusikan dikedua belah pihak. Apakah harus dengan cara pembubaran, ataukah memberikan perlindungan sebagai warga negara sambil lalu memberikan penyadaran-penyadaran sesuai dengan pandangan mayoritas umat Islam.

Barangkali, yang dimusuhi dan diperangi oleh FPI dan kawan-kawan bukanlah person-person Ahmadiyah, tetapi lebih kepada keyakinan yang berbeda. Dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar, mereka akhirnya menempuh jalur ekstrem. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa pelaksanaan amar ma’ruf harus di lakukan dengan cara ma’ruf (santun dan damai), sementara melawan kemungkaran harus ditempuh dengan cara bighairil munkar (tanpa anarkis dan kekerasan). Jika cara penyelesaian amar ma’ruf bil ma’ruf dan nahi munkar bighairil munkar, maka tragedi Monas 1 Juni tak akan terjadi.

Bukan NU Vs FPI
Berulangkali Hasyim Muzadi menegaskan bahwa konflik antara AKKBB vs FPI bukanlah konflik antara Nahdlatul Ulama (NU) vs FPI, walaupun yang menjadi korban banyak dari kalangan anak muda NU. Pernyataan Hasyim itu saya kira sangat penting karena dibeberapa daerah konflik AKKBB vs FPI berbuntut kepada NU vs FPI. GP Ansor, Garda Bangsa tidak perlu turut bagian untuk mendambah daftar konflik ini.

Akan tetapi, yang perlu disesalkan adalah keberpihakan Hasyim Muzadi terhadap FPI. Lembaga Bantuan Hukum NU (LBH NU) kini menjadi tim pembela Habib Rizieq, sebuah langkah yang justru mengorbankan kader-kader muda NU. Sebagai ketua PBNU, Hasyim Muzadi mestinya menyikapi lebih proporsional dan arif. Mengayomi anak-anak muda NU yang menjadi korban sekaligus memberikan pemahaman terhadap jama’ah NU untuk tidak memperkeruh suasana adalah langkah yang semestinya ditempuh ketua PBNU. Kecenderungan Hasyim Muzadi kepada FPI hanya akan mempertajam konflik di internal NU dan merugikan NU sendiri. Di beberapa daerah, beberapa orang NU makin tergerus dan menjadi anggota FPI.

Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi tawasut, ta’adul, PBNU mestinya tampil lebih elegan. Disamping mengutuk keras kekerasan di Monas juga tak perlu melakukan pembelaan terhadap FPI. Menempuh jalan moderat dengan mengayomi kedua belah pihak, dalam hemat penulis, adalah langkah yang mesti dikembangkan. Bahwa membela AKKBB dan Ahmadiyah bukan berarti membenarkan teologi Ahmadiyah. Begitu pula mengutuk kekerasan yang dilakukan FPI, bukan berarti mengumbar kebencian kepada FPI, KLI dan individu-individu didalamnya.

Disamping NU, Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar di negeri ini tak perlu berdiam diri. Langkah yang mestinya menjadi lahan Muhammadiyah bukan hanya sebatas komentar layaknya pengamat, tetapi juga memberikan pembelaan terhadap hak-hak sipil, termasuk kepada Ahmadiyah. Kehidupan beragama yang terus diwarnai oleh konflik merupakan persoalan bangsa yang mendasar. Tak perlu cuci tangan dari hal ini. Bukankah menjernihkan persoalan dengan tak menempuh jalan kekerasan merupakan cerminan dari bangsa yang bermartabat?

Kembali ke BBM

Tanpa mengurangi rasa hormat dan peduli kepada korban dari AKKBB dan penahanan Rizieq Sihab dan Munarman, ada hal fundamental lain yang menyentuh seluruh elemen bangsa, yaitu kenaikan BBM. Penodaan terhadap kebebasan beragama dan penistaan terhadap Islam bukan berarti mengesampingkan kesengsaraan rakyat akibat kenaikan BBM. Jika dibandingkan, korban kenaikan BBM jauh lebih meluas dan massal ketimbang persoalan teologis Ahmadiyah. Kenaikan BBM bukan hanya menelan korban saat ini, tetapi juga sedang mempertaruhkan masa depan kesejahteraan bangsa Indonesia dimasa-masa mendatang.

Dengan terkeluarkannya SKB 3 Menteri dan proses hukum dijalani oleh Rizieq Sihab, Munarman dan kawan-kawannya, berarti ini menjadi lonceng bahwa kontroversi Ahmadiyah bukan saatnya diselesaikan dilapangan secara terbuka dengan mengedepankan otot dan kekerasan, tetapi harus ditempuh dengan jalur-jalur hukum dan pengadilan. Langkah hukum dan penyelesaian masalah secara diplomatis dan santun jauh lebih bermartabat daripada aksi-aksi kekerasan. Sebagai kelompok yang menjunjung tinggi Islam, FPI kedepan diharapkan tidak mengedepankan kekerasan, tetapi justru mengembangkan Islam sebagai agama yang santun dan rahmat lil ‘alamin. [ ]

One thought on “Menjernihkan Kontroversi AKKBB vs FPI”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s