Kontestasi agama dalam isu pornografi


Abd.Malik
Mahasiswa CRCS Pasca Sarjana UGM Yogyakarta

Perdebatan RUU Pornografi kembali mengemuka seiring dengan rencana disahkannya RUU tersebut pada bulan ini. Kontroversi terus mengalir dari dua kutub antara kelompok pro dan kontra baik di tingkat negara maupun masyarakat. Berbagai argumentasi terus dieksplorasi dan gelombang massa terus digalakkan untuk meyakinkan masyarakat tentang keuntungan atau ancaman apabila RUU tersebut disahkan. Pada dasarnya perbedaan apapun antara dua kelompok tersebut selama masih dalam koridor berkontestasi wacana secara fair di ruang publik maka layak menjadi tontonan yang menyehatkan. Akan tetapi, perdebatan itu akan membawa musibah apabila wacana tersebut menggumpal dan membentuk isu sensitif yang tanpa sengaja akan mengkotak-kotakkan masyarakat melalui sentimen kelompok dan aliran.

Bukan semata kekhawatiran. Boleh jadi perdebatan tersebut menjadi bom waktu yang setiap saat berubah menjadi ledakan konflik horizontal yang lebih luas. Misalnya, sangat disayangkan, jika ada kesan bahwa dukungan terhadap RUU itu didorong oleh satu kelompok keagamaan, sebut saja sebagian kelompok dalam Islam yang sangat getol mengusungnya. Perdebatan ini bukan tidak mungkin akan mengulangi kontroversi yang pernah terjadi seputar RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang justru mengarah pada sentimen keagamaan.

Karena itulah, sebelum nasi menjadi bubur, perdebatan itu seharusnya mampu keluar dari jejaring sentimen keagamaan, etnik dan budaya tertentu yang niscaya mudah menularkan konflik. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti menutup akses agama untuk terlibat dan berkontestasi di ruang publik. Tidak ada alasan yang sangat mengkhawatirkan saat ini untuk membiarkan agama bermain dan berbagi peran di ruang publik. Sebagaimana dikatakan John Rawls (1993) menjamin kebebasan dan keadilan bagi semua warganya mewajibkan negara untuk memberikan ruang bagi berbagai konsepsi dan pandangan filosofis termasuk agama untuk berpartisipasi dalam merancang dan mewujudkan kehidupan yang baik (a good life).

Agama Publik

Di berbagai negara bahkan di Eropa paradigma lama tentang diferensiasi antara ruang privat dan publik mulai ditinggalkan dengan memasuki era baru yang concern pada lahirnya ‘agama publik’. Pertanyaannya, peran dan agama seperti apa yang layak untuk tampil dalam permainan baru ini? Sebelum lebih jauh membahas hal itu, terlebih dahulu agama dirasa perlu memahami iklim, pola dan karakter dari kawah yang asing yang bernama ruang publik saat ini yang berbeda dengan ruang pada masa kejayaan agama.

Paling tidak ada dua nalar publik (public reason) yang harus dimengerti oleh agama. Pertama adalah karakter plural ruang publik yang terdiri dari berbagai paham, kepercayaan, dan pandangan hidup. Seluruh elemen tersebut mempunyai hak yang sama untuk berkontestasi secara fair dalam menyalurkan ide dan gagasannya di ruang publik.

Kedua, karakter netralitas ruang publik. Agama dan pandangan apapun harus membebaskan diri dari keterikatan bahasa atau identitas tertentu. Gagasan apapun yang keluar dari setiap kelompok harus mampu diterjemahkan ke dalam bahasa publik agar bisa menjadi reasonable atau bisa diterima oleh semua kalangan. Karenanya tidak ada bahasa keagamaan yang spesifik yang memonopoli atas yang lainnya.

Selanjutnya peran seperti apa yang layak dilakukan agama di ruang publik khususnya di Indonesia. Jose Casanova (1994) mengklasifikasikan partisipasi agama publik dalam tiga kategori; 1) kelompok keagamaan yang mendirikan agama publik pada level negara, 2) kelompok keagamaan yang bersinggungan dengan partisipasi politik, dan 3) kelompok keagamaan yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat sipil (civil society). Dua tipologi yang pertama masih mengesankan keterikatan agama pada politik praktis yang bisa menimbulkan sekterianisme. Sementara tipologi ketiga adalah peran ideal agama saat ini. Bagaimana memainkan peran tersebut dalam wacana pornografi?

Kegelisahan Bersama

Kontroversi RUU pornografi pada dasarnya berawal dari kegelisahan akan merebaknya pornografi dan menurunnya moralitas masyarakat. Kegelisahan itu sudah menjadi kegelisahan bersama tidak hanya umat Islam, tetapi agama-agama dan kelompok lainnya semisal feminisme dan aktivis perlindungan anak. Kesadaran dan kegelisahan itulah yang menjadi kunci utama untuk memasuki ruang perdebatan.
Kegelisahan bersama meniscayakan semua pihak untuk saling bertemu untuk mencari solusi. Dalam hal ini negara memiliki peran signifikan sebagai fasilitator pertemuan tersebut. Pertanyaanya apakah negara berhak mengurusi moralitas yang berdimensi personal dari warganegaranya. Di berbagai negara banyak ditemukan aturan serupa karena cakupan persoalan itu tidak hanya sesempit mengenai isu moralitas tetapi isu perlindungan terhadap anak, perempuan dan warga sipil secara umum. Ini salah satu contoh bagi agama untuk menerjemahkan isu privat keagamaan seperti moralitas menjadi isu publik seperti perlindungan terhadap eksploitasi anak dan perempuan.

Langkah kedua, melibatkan semua kelompok menjadi sangat penting agar pengertian pornografi tidak hanya tersudut dalam satu perspektif. Inilah persoalannya mengapa perdebatan pornografi menjadi krusial, karena perumusan itu masih terkesan infiltrasi nilai kelompok tertentu yang terlalu dominan yang ditakutkan merusak dan mengancam eksistensi yang lain.

Pornografi sangat terkait dengan cara pandang. Sementara cara pandang masyarakat dibentuk oleh faktor yang sangat beragam baik agama, budaya, tradisi dan pandangan lainnya. Definisi sesuatu yang bernilai porno akan berbeda antara satu agama dengan lainnya dan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Karena itu dibutuhkan suatu upaya dialog dan kompromi dengan mempertemukan berbagai konsepsi dan etika bersama.
Tindakan di atas menjadi langkah taktis yang harus dilakukan kelompok keagamaan dan lainnya apabila memang diperlukan suatu rumusan dan aturan baru tentang pornografi. Akan tetapi, sebagian kelompok mengatakan bahwa pornografi sebenarnya sudah diatur dalam beberapa undang-undang yang lain seperti penyiaran. Mampukah aturan baru tersebut dapat menyelesaikan masalah? Pertanyaan yang lain sudahkah undang-undang yang ada menjawab kegelisahan masyarakat?

Pada dasarnya apabila pornografi memang menjadi kegelisahan bersama termasuk pemerintah ada dua hal penting yang semestinya dilakukan. Pertama adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk memaksimalkan undang-udang yang ada diikuti dengan ketegasan aparat hukum di lapangan. Hal ini lebih penting daripada menimbulkan isu-isu baru yang memecah belah masyarakat. Dalam pembahasan RUU pornografi tidak perlu sikap tergesa-gesa yang terkesan hanya ingin mengejar jadwal tayang. Mengkaji lebih dalam dan komprehensif dengan melibatkan seluruh kelompok keagamaan dan pandangan filosofis lainnya adalah sebuah keniscayaan untuk mencari perspektif yang dapat mengakomodir semua kelompok.

Kedua, apabila isu ini juga menjadi kegelisahan masyarakat maka jalur kultural melalui pendidikan agama dan budaya harus diterapkan. Bagaimanapun undang-undang yang paling efektif adalah proteksi masyarakat sendiri di lingkungan sosial dan keluarga.

Sekali lagi, dua jalan tersebut merupakan hal niscaya dilakukan apabila pornografi memang menjadi kegelisahan bersama. Kecuali apabila isu itu sengaja dipopulerkan semata untuk kepentingan lain yang berdimensi politis. Atau karena geliat kelompok keagamaan tertentu yang ingin memperjuangkan identitas dan memamerkan popularitasnya di ruang publik.

Sumber: http://harianjogja.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3604:kontestasi-agama-dalam-isu-pornografi&catid=117:aspirasi&Itemid=387

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s