Lia Eden dan Deep Religious Pluralism


Pimpinan kelompok God Kingdom, Lia Aminuddin, kembali ditangkap karena dituduh menodai agama. Melalui surat selebaran, Lia Aminuddin yang mengaku Jibril Roh Kudus menyerukan untuk menghapus Islam dan agama-agama lainnya sekaligus kembali kepada agama yang telah diturunkan oleh Tuhan. Surat itu dikirim oleh kelompok Lia Eden ini ke sejumlah instansi negara, termasuk Presiden SBY-JK dan kepolisian. Atas hal itu, Lia Aminuddin yang baru keluar dari tahanan beberapa bulan yang lalu akibat tuduhan yang sama, kini harus menjalani pemeriksaan.

Lia Aminuddin dan kelompoknya begitu teguh untuk menyampaikan keyakinannya di ruang publik tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterimanya. Kejujuran untuk menyampaikan keyakinannya tentu suatu keberanian yang luar biasa. Tak banyak orang yang bisa berkata jujur sesuai apa yang diyakininya seperti Lia Aminuddin. Disini, walaupun penulis memiliki keyakinan yang berbeda dengan Lia Eden, merasa perlu untuk mengapresiasi keberaniannya.

Tulisan ini tidak hendak membincangkan perihal sesat dan tidaknya kelompok Lia Eden. Mendiskusikan bagaimana sejatinya pemeluk agama lain, terutama Islam, merespon dan memperlakukan kelompok yang berbeda seperti Lia Eden jauh lebih penting daripada memvonis sesat dan tidaknya. Ini dirasa penting karena sejak kemunculannya Lia Eden sudah kontroversial, sekurang-kurangnya bagi pemeluk Islam. Karena itu, jika hanya berhenti pada vonis sesat/tidak sesat, berarti tidak ada perkembangan. Yakni, kelompok atau aliran-aliran baru akan terus muncul, dan pemeluk agama (organized religion) akan terus merespon secara tak dewasa; vonis sesat, diskriminasi dan kekerasan terhadapnya.

Menuju Pluralisme Intra-Agama

Baik yang pro ataupun yang kontra terhadap pluralisme mesti harus mengakui bahwa keragaman agama dan keyakinan adalah kenyataan sejarah yang tak bisa dibantah. Persoalannya, kesadaran akan keragaman tersebut tidak dibarengi oleh sebuah etika dan komitmen untuk menjaga keberbedaan secara bijaksana (agree in disagreement). Sebaliknya, keragaman dianggap sebagai ancaman yang mesti diseragamkan.
Memang harus diakui, toleransi dan kerjasama agama-agama di Indonesia semakin menuju ke arah yang lebih konstruktif. Umat Islam tidak serta merta menyerang pemeluk agama lain (baca: agama resmi) seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Kung Hu Cu. Bahkan, usaha untuk menjalin kerjasama dan dialog terus dikembangkan, bukan hanya dalam ruang teologis tetapi juga sosiologis. Karena itu, sejauh tidak diprovokasi oleh faktor-faktor sosial-politik, hubungan agama-agama di Indonesia akan terus membaik. Perbedaan teologis bukanlah alasan untuk mengisolasi diri dari agama lain, tetapi justru menambah perspektif untuk menghadapi pelbagai persoalan kemanusiaan.

Disini, penulis melihat pluralisme telah bergerak dari aspek teologis kepada aspek etika-sosiologis. Mungkin saja ditemui sejumlah ceramah dan khutbah yang mengklaim sesat terhadap agama lain, tetapi klaim sesat tersebut tidak berlanjut kepada mobilisasi massa untuk mempertobatkan kelompok yang sesat tersebut. Disini pluralisme bukan lagi merivisi aspek-aspek teologis setiap agama untuk mencari titik temu, melainkan upaya saling menjaga eksistensi agama lain di ruang sosial.

Walapaun pluralisme di Indonesia telah bergerak kearah aspek etika-sosiologis, tetapi terhadap kelompok atau keyakinan-keyakinan diluar agama resmi (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Kung Hu Cu), pluralisme agama menjadi barang elit. Artinya, pemeluk agama-agama resmi sulit untuk bertoleransi dan bekerjasama dengan sekte, aliran, atau keyakinan baru, seperti Lia Eden, al-Qiyadah, al-Qur’an Suci, Ahmadiyah dan sebagainya. Keyakinan-keyakinan baru yang sedikit banyak mengadopsi, merevisi dan menambah ajaran-ajaran doktrinal agama-agama resmi dianggap telah menodai agama tertentu sebagaimana yang tercemin dalam UU No.1/PNPS/1965 dan KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hanya bergerak pada level “antar-agama” bukan “intra-agama”.

Dalam konteks inilah, penulis memandang penting untuk mengembangkan pluralisme bukan hanya kepada pemeluk agama (resmi) lain, tetapi juga terhadap aliran, keyakinan dan sekte yang muncul di dalam setiap agama (intra-agama). Pluralisme disini bukan untuk menyamakan semua agama sebagaimana yang telah divonis haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melainkan kepada upaya menempatkan agama-agama ataupun sekte, keyakinan dan kepercayaan secara sejajar (equal), tanpa menghakimi benar dan salah. Ini penting karena, menurut Adnan Aslan (1998:186), only God can know who has a genuine faith in God, and therefore deserves salvation.

Bertoleransi dan bekerjasama terhadap sekte dan aliran disetiap intern agama, sebagaimana juga terhadap agama-agama resmi, tidak bermaksud untuk membenarkan ajaran-ajaran yang dimiliki masing-masing sekte dan aliran tersebut. Dengan kata lain, menempatkan Lia Eden, al-Qiyadah, Ahmadiyah secara sejajar dengan agama-agama lain bukan berarti keluar dari agama yang dipeluknya dan menjadi pengikut aliran atau sekte tersebut. Tetapi semata-mata menempatkan sekte dan aliran tersebut sebagai paham yang diyakini oleh sebagian rakyat Indonesia. Artinya, keyakinan bisa saja berbeda, tetapi pemeluknya sebagai warga negara harus mendapat perlindungan dari negara.

Dengan menempatkan sebagai warga negara yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan banyak orang, maka ruang dialog, toleransi dan kerjasama menjadi terbuka. Yang terjadi selama ini adalah adanya vonis sesat tanpa ruang dialog, dan toleransi. Akibatnya, sekte dan aliran-aliran tersebut akan terus bermunculan seiring dengan semakin represif-nya negara kepadanya. Pasalnya, ketika sang pimpinan diadili bahkan dipenjara, maka militansi dan fanatisme anggotanya semakin kuat. Mereka -sekurang-kurangnya Kelik, juru bicara Lia Eden saat diawawancarai salah satu televise swasta-yakin bahwa memperjuangkan keyakinannya membutuhkan pengorbanan yang tak sedikit. Dengan kata lain, represifitas dan kekerasan terhadap suatu sekte atau aliran bukanlah sebuah solusi, tetapi justru semakin memperkuat militansi dan mempersubur lahirnya aliran-aliran baru.

Dengan demikian, mengembangkan toleransi dari antar agama-agama resmi kepada (juga) aliran, kepercayaan dan sekte-sekte yang ada dalam setiap agama. Jikapun suatu aliran atau sekte sekiranya memberikan ancaman terhadap keutuhan negeri ini, seperti separatisme, maka tindakan terhadapnya adalah suatu kewajaran. Akan tetapi negara tetap tak punya kewenangan untuk menghakimi sesat dan tidaknya suatu kepercayaan. Al-hasil, peran negara lebih bergerak kepada gerakan-gerakan yang “mengancam” Indonesia dan tidak menyentuh aspek personal kepercayaannya.

2 thoughts on “Lia Eden dan Deep Religious Pluralism”

  1. Mendiskusikan sekaligus mencarikan solusi bagi persoalan ketertinggalan ekonomi bangsa Indonesia dan umat Islam pada umumnya, jauh lebih penting daripada membahas Lia Eden dan topik keberagaman atau pluralisme. Dari dulu, Indonesia sudah tahu bahwa bangsanya beragam, plural; sudah tahu bahwa kita harus saling menghormati; sudah tahu bahwa kebebasan itu adalah hak. Tapi…bangsa ini tidak tahu bagaimana caranya harga-harga sembako terjangkau rakyat kecil; tidak tahu bagaimana caranya BBM tetap disubsidi; tidak tahu bagaimana caranya pendidikan dapat diakses semua anak bangsa.

    Salam kenal.
    (bukan antipluralisme)

  2. bung Nov…cara anda berpikir sentralistik banget? pikiran sampeyan trlalu sederhana: memprioritaskan yang satu dan meminggirkan yg lain atau memprioritaskan ekonomi dan mengacuhkan wilayah yg lain. itu salah satu sikap anti-pluralis…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s