Penfatwaan Golput di Ruang Publik


Kendati umur demokratisasi di Indonesia telah semakin remaja, tetapi sejauh ini tidak ada peremajaan dalam berpolitik. Seperti era-era sebelumnya, membawa isu-isu politik dalam landscape wacana keagamaan terus bergulir. Yang paling mutakhir adalah permintaan sejumlah politisi untuk memasukkan hak tidak memilih (Golongan Putih, golput) ke dalam bahasa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adalah Hidayat Nurwahid yang mula-mula mengeluarkan statemen tersebut. Statemen tersebut merupakan respon terhadap pernyataan dan aksi politik yang dilakoni oleh KH. Abdurrahman Wahid.

Merespon hal tersebut pro-kontra tak bisa dielakkan. Bagi yang pro, kendati hak tidak memilih merupakan hak setiap warga negara, tetapi jika terjadi mobilisasi massa untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, maka fatwa MUI menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sementara bagi yang kontra, tak ada alasan bagi MUI untuk mengeluarkan fatwa. Pasalnya, ruang gerak MUI adalah sosial-keagamaan, sementara hak (/tidak) memilih merupakan area politik yang harus disterilkan dari tendensi agama. Secara general simplifikatif, dalam kajian hubungan agama-negara kelompok pertama (pro) masuk dalam kategori integralistik yang hendak menyatukan agama, sementara yang kedua adalah sekularistik.

Keinginan politik untuk memasukkan isu golput kedalam fatwa merupakan bentuk dari upaya menarik isu politik ke dalam ruang agama. Ini bisa dipahami–sebagai strategi politik-karena bangsa Indonesia adalah masyarakat beragama, mayoritas Islam. Akibatnya, ketika ada ketegasan fatwa akan haramnya golput, maka partisipasi politik masyarakat muslim akan maksimal. Dengan fatwa tersebut, masyarakat awam seakan mendapat dosa ketika tak memberikan hak pilihnya pada pemilu nanti. Keinginan untuk meningkatkan partisapasi politik dalam pemilu yang demoraktis tentu bukan hal yang hina demi terciptanya pemerintahan yang kuat dan acceptable.

Akan tetapi, seberapa effektifkah fatwa “memaksa” masyarakat untuk terlibat dalam pemilu nanti. Bukankah MUI telah mengeluarkan fatwa haram bagi rokok, tetapi jumlah perokok di Indonesia tak pernah berkurang secara signifikan. Begitu pula, bukankah MUI juga telah memvonis haram bagi pluralisme, sekularisme dan liberalisme, tetapi kajian serta langkah kearah implimentasi ketiga hal tersebut terus dilakukan. Di ruang akademis, diskusi perihal pluralisme, sekularisme dan liberalisme terus dikaji, bukan untuk menolaknya. Secara praksis, bukankah privatisasi dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan bentuk liberalisasi ekonomi yang dalam hemat penulis jauh lebih berbahaya ketimbang liberalisasi agama. Dua fakta tersebut menunjukkan, fatwa MUI dalam beberapa kasus tertentu tak berjalan secara effektif. Bagi penulis, nasib serupa juga akan terjadi ketika MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap golput.

****

Kendatipun demikian, niat untuk memfatwakan golput dalam masyarakat demokratis adalah hal yang absah sebagaimana juga absah menolaknya. Dalam masyarakat demokratis, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, baik religius ataupun sekuler, sejauh pendapat itu mengenai hal-hal yang masuk akal secara politis (the politically reasonable) kepada setiap warga negara (John Rawls dalam Samuel Freeman[ed], 1999). Karena itulah, keinginan Hidayat Nur Wahid untuk memfatwakan golput adalah sah secara politik. Sebaliknya, menolak keinginan ini juga sah.

Yang menjadi jantung persoalan adalah sejauh mana keinginan tersebut bisa disetujui oleh anggota masyarakat secara umum. Disinilah, peran nalar publik (public reason) menjadi penting, bukan dengan memobilisasi massa untuk mewujudkan keinginan masing-masing pihak, baik yang pro ataupun yang kontra. Lihat saja ketika RUU pornografi di sahkan, baik yang pro ataupun yang kontra sama-sama melakukan show force untuk memperjuangkan kepentingannya.

Sejauh ini, masing-masing kelompok terbiasa untuk berbicara dengan kelompoknya sendiri (Jonathan Sacks, 2002), tanpa menggunakan bahasa yang netral (third language) untuk mengkampanyekan sebuah pendapat ditengah masyarakat yang plural seperti Indonesia. Tak hanya itu, para politisi lebih terbiasa untuk memobilisasi massa ketimbang menggunakan nalar untuk mendiskusikannya secara mendalam dan massal. Akibatnya, polarisasi masyarakat tak bisa dihindarkan; pro dan kontra. Juga, siapa yang memiliki kekuatan massa (baca: power) yang lebih kuat, dialah yang akan memenangkan sebuah pertarungan. Akibatnya, setiap gagasan seringkali melahirkan polemik dan memecah belah, tanpa diorientasikan kepada upaya pencapaian konsensus bersama (overlapping consensus).

Dalam konteks itulah, mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilihanya bukanlah sebuah langkah yang tepat. Begitu pula, penfatwaan golput juga bukanlah bentuk sikap demokratis. Pasalnya, memilih atau tidak adalah sebuah hak. Maka jika hal sekuler tersebut difatwakan (religiuisasi), hak tidak memilih bukan lagi menjadi sebuah hak setiap warga negara, tetapi telah menjadi kewajiban “teologis”.

Sebagai negara demokratis, Indonesia tentu memerlukan partisipasi masyarakat yang besar dalam pemilu nanti. Disini, ajakan Gus Dur untuk golput lebih banyak bernuansa politis ketimbang demokratisasi dan pendewasaan berpolitik. Ajakan itu pada prinsipnya tertuju kepada kelompok muslim tradisional (NU), khususnya PKB, karena ia terkalahkan oleh kelompok Muhaimin Iskandar di pengadilan.

Untuk menghindari besarnya golput pada pemilu nanti, maka langkah untuk menfatwakan golput bukan langkah yang tepat. Perlu diingat, bahwa jamaah Gus Dur bukan hanya kelompok Islam. Banyak non-Muslim yang sangat mengagumi dan mengikuti petuah Gus Dur. Dalam konteks inilah, fatwa menjadi tidak effektif baik terhadap kelompok Muslim ataupun non-Muslim. Bagi sejumlah kelompok Muslim liberal, fatwa MUI sama sekali tak mengikat bahkan problematis, karenanya ia menolak. Sementara bagi non-Muslim, tentu bahasa dan muatan “fatwa” adalah hal yang asing dalam tradisinya.

Langkah yang lebih tepat adalah [1] membahasakan dan membahas hak untuk memilih bukan dalam satu lingkup saja, fatwa (Islam), tetapi juga dengan bahasa yang netral yang bisa diterima oleh seluruh warga negara, [2]memberikan bentuk-bentuk pembelaan terhadap kepentingan rakyat jauh lebih bermakna ketimbang sebuah janji-janji semata. Ini penting karena, sejauh ini pilihan rakyat tidak memiliki signifikansi setelah pemilu usai. Ini berbeda dengan Amerika yang setiap warga negaranya sadar jika memilih si A, ia akan mengetahui resiko dan masa depannya nanti.

One thought on “Penfatwaan Golput di Ruang Publik”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s